Supaya Ekonomi Tetap Tumbuh Tinggi, Pemerintah Akan Lakukan Ini
Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melansir aneka pencapaian positif perekonomian Indonesia selama triwulan satu 2026 dalam dua hari terakhir. Mulai dari inflasi yang melandai, neraca perdagangan yang tetap surplus, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan, sampai jumlah pengangguran terbuka yang menurun.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di tengah perkembangan dinamika global yang masih berada dalam proses penyesuaian menuju keseimbangan baru, laporan BPS itu menunjukkan kinerja ekonomi RI yang tetap kuat.
Khusus pertumbuhan ekonomi, melampaui pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara anggota G20 seperti China dan Korea Selatan, dan di atas proyeksi berbagai lembaga internasional sebelumnya.
“Berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia didampingi sejumlah petinggi Kemenko Perekonomian. Yaitu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
Kebijakan itu antara lain berupa ekspansi belanja yang lebih tinggi, THR untuk ASN, realisasi subsidi, suplai likuiditas ke pasar, dan stimulus seperti program diskon belanja dan tarif transportasi Idulfitri 2026, yang meningkatkan jumlah penumpang semua moda transportasi umum.
Baca juga: Q1 Ekonomi Tumbuh Tinggi, Neraca Dagang Tetap Surplus, Inflasi Melandai, Tapi Rupiah Makin Payah
Selain itu juga penyaluran aneka kredit program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp96,18 triliun atau 34,41 persen dari target, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Rp55,92 miliar (23,19 persen), Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp82,93 miliar (15,09 persen), serta Kredit Program Perumahan (KPP) Rp14,92 triliun (42,89 persen), yang turut mendukung penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
”Aneka kebijakan fiskal ini akan kita optimalkan untuk menjaga dan melanjutkan momentum pencapaian pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 sebesar 5,4 persen, sekaligus menjadi buffer gejolak ekonomi global,“ ujar Menko Airlangga.
Berbagai kebijakan itu, di antaranya penyaluran gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP Nomer 9 Tahun 2026 dengan target sekitar Rp55 triliun yang akan dimulai Juni, akselerasi bantuan pangan periode April–Juni 2026 bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat, serta keberlanjutan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.
Baca juga: Ekspor RI Tetap Naik Meski Ekonomi Dunia Bergejolak, Surplus Dagang Berlanjut 71 Bulan Tanpa Putus
Selain itu, pemerintah juga mendorong revitalisasi satuan pendidikan Rp13,4 triliun, implementasi program 3 juta rumah melalui skema FLPP dengan alokasi Rp37,1 triliun, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rp8,9 triliun, KPP dengan plafon Rp34,8 triliun, serta implementasi mandatori B50 mulai 1 Juli dan akselerasi program EBT guna meningkatkan efisiensi dan penghematan belanja.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE), berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026, untuk mengakselerasi program prioritas ekonomi, stimulus, dan aneka paket kebijakan tersebut.
Baca juga: April Inflasi Kian Melandai, Tapi Konflik Timur Tengah Mulai Berdampak
Pada pertemuan perdana Satgas P3M-PPE, disepakati sejumlah kebijakan strategis untuk mengurai berbagai hambatan pertumbuhan pada periode selanjutnya.
Antara lain, penurunan bea masuk impor LPG menjadi 0 persen melalui skema selektif, penurunan sementara bea masuk bahan baku plastik menjadi 0 persen selama 6 bulan, reformasi perizinan impor termasuk penyesuaian regulasi pertimbangan teknis (Pertek), peninjauan kembali penerapan SNI melalui penetapan SLA yang lebih terukur dan penerapan fiktif positif, standardisasi biaya konsultasi teknis untuk Perizinan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, serta kemudahan pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diintegrasikan ke dalam sistem OSS.