Sampah Harus Menjadi Perhatian Bersama
Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) mengajak semua pihak untuk menangani permasalahan sampah secara bersama. Sampah menjadi persoalan ruwet karena masyarakat belum bisa mampu menjalankan pola hidup bersih.
Menurut Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sekaligus Ketua Pokja AMPL, untuk menangani sampah harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat. “Penanganan sampah ini sudah mendesak, tanpa kerjasama mustahil dilakukan upaya perbaikan,” katanya di Jakarta, Selasa (22/4).
Kalau tidak segera ditangani secara serius persoalan sampah ini akan menjadi masalah besar di masa datang. Berdasar data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa di tahun 2025 produksi sampah kita akan mencapai 130 ribu ton per hari. “Ini bisa menjadi potensi yang besar bila dikelola dan dimanfaatkan, tapi sayangnya hingga kini sampah masih menjadi sumber polusi,” lanjutnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014, ditargetkan 80 persen sampah di perkotaan dapat dikelola. Kenyatannya di lapangan sangat jauh dari angka tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa hingga tahun 2013 sampah yang dikelola untuk pengomposan baru mencapai 0,9 persen dan yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) baru mencapai 24,9 persen.
Selain itu dari 542 kota/kabupaten di Indonesia baru 207 kota/kabupaten yang memiliki TPA dan baru 15 TPA yang dioperasikan secara sanitary landfill. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pada tahun 2013 seluruh TPA harus telah dioperasikan secara sanitary landfill.
Bank sampah
Pokja AMPL senidiri telah melakukan berbagai upaya pengelolaan sampah. Diantaranya program Bank Sampah, Sanitari Sekolah, dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Ada juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang fokus pada perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Melalui program Bank Sampah misalnya, saat ini telah banyak sampah yang didaur ulang menjadi barang bermanfaat seperti dompet dari bungkus kopi atau tas dari bungkus mie instan.
Melalui program Sanitasi Sekolah diharapkan semakin banyak pelajar melakukan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), misalnya membuang sampah pada tempatnya.. Sanitasi Sekolah telah diimplementasikan di 450 sekolah dasar (SD) di Sulawesi Selatan, NTT dan Papua Barat.
Sementara program PPSP menargetkan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Hingga tahun 2014 telah ada 446 kabupaten/ kota yang menjadi peserta PPSP. Melalui keikutsertaan ini kabupaten dan kota secara tidak langsung berkomitmen untuk membangun sanitasi di daerahnya.
Pokja AMPL Nasional dibentuk sejak tahun 1997 untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangungan air minum dan sanitasi. Anggotanya delapan kementerian: PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pekerjaan Umum (PU), Kemenkes, Kemendagri, KemenKeu, KLH, Kemenpera, Perindustrian, dan BPS.
Tugas pokok Pokja AMPL menyiapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan AMPL, melakukan koordinasi antar berbagai kegiatan dari tiap instansi terkait, membangun kemitraan dengan stakeholders, dan lain-lain. Yudis