AHY: Pembangunan Infrastruktur untuk Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur masa depan tidak cukup hanya berorientasi pada fungsi fisik tapi juga harus menghadirkan ekosistem yang sehat, resik, dan indah. Untuk itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan koridor hijau sebagai bagian integral pembangunan infrastruktur nasional.
Untuk mewujudkannya, digandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup, Jasa Marga, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Konsep ini disampaikan saat melakukan penanaman pohon di koridor jalan tol Prambanan-Purwomartani, Sleman, Yogyakarta, dalam rangka gerakan nasional pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (RTHB) pada momentum Hari Bumi beberapa waktu lalu. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari visi Indonesia ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini kita ingin mengawal bukan hanya inisiatif, melainkan harus menjadi kebijakan yang menyentuh langsung hajat hidup kita semua. Keberadaan koridor hijau di sepanjang jalan tol merupakan langkah strategis untuk menyerap emisi karbon, mengurangi polusi udara, sekaligus membantu mitigasi krisis iklim dan ancaman bencana ekologis selain juga meningkatkan estetika serta kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan,” ujar AHY melalui siaran pers yang dikutip Selasa (28/4).
Baca juga: Proyek Jalur Kereta 14.000 km di Tiga Pulau Masuk Program Prioritas Pemerintah
Setiap pembangunan yang dilakukan jangan menjadi “benda mati” tapi harus bisa menghadirkan ekosistem yang sehat sekaligus indah. Pemanfaatan ruang milik jalan untuk penghijauan menjadi solusi konkret di tengah keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan pembangunan kawasan perkotaan. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, hingga dunia usaha menjadi penting supaya pengembangan koridor hijau bisa berkelanjutan dan berbasis kajian ilmiah.
AHY juga menekankan berbagai upaya menghadapi krisis iklim tidak bisa berhenti pada wacana. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsisten, dan bisa diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Karena itu net zero emission juga tidak boleh hanya menjadi jargon tapi harus menjadi langkah nyata yang bisa dirasakan.
Pengembangan ruang terbuka hijau juga merupakan amanat undang-undang tata ruang, di mana setiap wilayah ditargetkan memiliki minimal 30 persen ruang terbuka hijau. Pemerintah terus mendorong berbagai terobosan agar target tersebut dapat dicapai secara bertahap.
Baca juga: Menkeu: Indonesia Butuh Lebih dari Rp10.000 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas, namun keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama.
“Infrastruktur yang dibangun untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua dan tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Ini adalah standar baru infrastruktur nasional untuk mengakselerasi ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas AHY.