HousingEstate, Jakarta - Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan terobosan yang diharapkan dapat menarik dana dalam jumlah besar untuk pembangunan.  Pertanyaannya bagaimana program tax amnesty ini bisa menggerakkan perekonomian yang saat ini tengah lesu? Dikutip dari website resmi Dirjen Pajak, Rabu (17/8), dengan masuknya dana dan pembayaran pajak dari harta yang dilaporkan akan membuka peluang usaha baru. Yaitu investasi ke sektor riel  atau dimanfaatkan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika ini bergulir perekonomian akan bergerak, tumbuh, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi ini akan memunculkan subyek dan obyek pajak baru yang akan meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang. Pengampunan pajak mengajak seluruh warga negara mengungkap harta yang selama ini belum ataupun lupa dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pemerintah akan menjamin kerahasiaan wajib pajak dan dilindungi oleh undang-undang (UU). Data yang diungkap wajib pajak tidak akan diperiksa kembali dan dijamin kepastian hukumnya melalui surat keterangan pengampunan pajak. SPT yang dilaporkan cukup ditebus dengan tarif pajak 2-4 persen dan setelah itu hartanya menjadi “bersih “.

Program tax amnesty berlaku hingga 31 Maret 2017. Wajib pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan ini lalu di kemudian hari hartanya  diketahui ia akan dikenakan denda sebesar 200 persen dari pajak yang tidak dibayarkan tersebut. Program ini mengajak seluruh wajib pajak untuk memulai kembali sebagai pembayar pajak yang taat untuk pembangunan Indonesia yang lebih sejahtera.