Pemerintah Bilang Triwulan I Kredit Tumbuh Double Digit, Tapi Kredit UMKM Masih Payah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pemerintah terus memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, hingga 31 Maret 2026 pertumbuhan kredit nasional bisa mencapai 10,42 persen (yoy) atau tumbuh double digit.
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum merilis data pertumbuhan kredit triwulan satu (Januari-Maret 2026).
Pada Februari 2026, OJK melaporkan pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,37 persen (yoy) menjadi Rp8.559 triliun. Lebih rendah dibanding Januari 2026 sebesar 9,96 persen dan Desember 2025 sebesar 9,63 persen.
Sementara BI melaporkan, kredit pada Februari 2026 hanya tumbuh 8,9 persen (yoy) dibanding 10,2 persen (yoy) pada Januari 2026 dan 9,63 persen (yoy) pada Desember 2025. Semua jenis kredit menurun.
Kredit pada laporan BI hanya dalam bentuk pinjaman (loans), tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman seperti surat berharga, tagihan akseptasi, dan tagihan repo.
Kredit versi BI, juga tidak termasuk kredit yang diberikan kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.
Penyaluran kredit merupakan salah satu indikator menguat atau melemahnya perekonomian. Menurut laporan Kemenko Perekonomian yang dirilis akhir pekan lalu, pertumbuhan kredit triwulan satu 2026 itu, ditopang kredit korporasi (perusahaan), komersial, dan konsumer.
Kredit korporasi tumbuh 14,29 persen (yoy) sebagai pendorong utama ekspansi, diikuti kredit konsumsi 13,97 persen (yoy), dan kredit komersial 11,11 persen (yoy). “Namun, kredit UMKM masih terkontraksi (minus) 3,57 persen,” tulis laporan Kemenko Perrkonomian tersebut.
UMKM boleh disebut usaha rakyat. Penyaluran kredit UMKM yang masih terus melemah, menunjukkan usaha rakyat makin payah di tengah ketidakpastian ekonomi dan lemahnya daya beli. Karena itu perbankan mengurangi penyaluran kredit ke UMKM karena dinilai lebih berisiko.
Baca juga: Penyaluran KPR Masih Terus Menurun
Kemenko Perekonomian menyatakan, pemerintah berupaya menolong bisnis UMKM itu melalui penguatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dengan kebijakan yang lebih terarah dan adaptif.
“Kontraksi (kredit UMKM) bersifat terkendali, dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,” tulis laporan Kemenko Perekonomian itu.
Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dimulai Oktober 2025 misalnya, berjalan baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026.
Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh 3,23 persen (yoy), yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.
Pemerintah mengakui peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55 persen pada Maret 2026. Namun, untuk KUR, kinerjanya tetap terjaga dengan NPL 2,16 persen per Januari 2026.
Hal ini diklaim, menunjukkan desain kebijakan KUR yang didukung sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat, mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent.
Sebagai bentuk penguatan respons kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan KUR Pascabencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026.
Kebijakan ini dirancang memberikan perlindungan sekaligus mendorong percepatan pemulihan bagi debitur UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Melalui Permen tersebut, pemerintah memberikan relaksasi komprehensif bagi debitur KUR eksisting. Antara lain berupa perpanjangan tenor, pemberian grace period, serta subsidi bunga tambahan, sehingga bunga efektif menjadi nol persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027.
Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan baru bagi debitur UMKM di 3 provinsi itu berupa relaksasi persyaratan penyaluran, termasuk aspek historis kredit dan persyaratan administratif lainnya.
“Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, dengan penyaluran KUR di Aceh, Sumut dan Sumbar mencapai Rp6,04 triliun untuk 93 ribu debitur lebih,” ungkap laporan tersebut.
Baca juga: Penyaluran Kredit Menurun, Jumlah Uang Beredar Februari Tumbuh Lebih Rendah
Ke depan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dan program 1prioritas APBN, serta kebijakan menjaga daya beli masyarakat.
KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program prioritas MBG, program 3 juta rumah, serta penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja.
Penguatan KUR dikombinasikan dengan akselerasi belanja pemerintah, guna menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga stabilitas konsumsi melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus fiskal.
“Sinergi kebijakan ini memastikan, peningkatan akses pembiayaan UMKM berjalan seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan (yang akan menopang bisnis UMKM),” tutup laporan Kemenko Perekonomian.