BPD Harus Jadi Orkestrator Ekonomi Daerah, Bukan Hanya Pengelola Dana Pemda
Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong melakukan transformasi peran secara fundamental. Dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah, menjadi orkestrator aliran dana daerah sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H Widodo dalam seminar nasional BPD se-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026), yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Menurut Agus, perubahan lanskap ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah (pemda), menuntut BPD mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.
“BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemda, tapi harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” kata Agus, dikutip dari keterangan Bank Jakarta yang diterima Sabtu (18/4/2026).
Direktur Utama Bank Jakarta ini menjelaskan, BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain. Mulai dari kedekatan dengan pemda, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.
Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.
“BPD harus mampu memastikan, setiap rupiah yang berputar di daerah bisa memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujar Agus.
Keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Untuk itu inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah, optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” terang Agus.
Baca juga: Konsisten Jalankan Transformasi, Bank Jakarta Raih Top BUMD Awards 2026
ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator, untuk menghadirkan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.
“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal namun tetap prudent,” tegas Agus.
Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan, transformasi harus difokuskan pada 3 pilar utama: penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.
Dengan kata lain, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tapi juga dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkas Agus.
Baca juga: Perluas Akses Transaksi Global, Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam keynote speech-nya menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya peran BPD dalam hal itu. Yaitu, mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat sektor riil khususnya UMKM.
“BPD harus hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah. Mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Ahmad.