Wamenkeu Suahasil: Pemangkasan Anggaran 2025 Terbukti Tidak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, tahun lalu pemerintah cq Kementerian Keuangan berhasil melakukan penghematan belanja negara melalui pemotongan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan daerah yang dinilai tidak perlu, sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto.
Penghematannya mencapai hampir Rp170 triliun, antara lain dari pemangkasan anggaran pada pos-pos yang dianggap tidak efisien di birokrasi, seperti anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat, terutama rapat di luar kantor.
Target belanja pemerintah dalam APBN 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun, sedangkan realisasi belanja lebih rendah Rp3.451 triliun, sehingga ada penghematan sebesar Rp169,9 triliun atau hampir Rp170 triliun.
“Hampir 9 persen dari seluruh anggaran birokrasi harus dipotong (saat itu),” kata Suahasil dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (25/5/2026), sebagaimana dikutip keterangan Kementerian Keuangan, Jumat (29/5/2026).
Anggaran yang dipotong dialihkan untuk menunjang program prioritas pemerintahan Prabowo seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda, hingga perlindungan atau bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
Pemotongan anggaran itu pun mendapat reaksi negatif dari para pemangku kepentingan di birokasi, karena dinilai bisa mengganggu atau berpengaruh signifikan terhadap operasional pemerintahan.
Kebijakan itu juga diprotes para pengusaha perhotelan yang mengandalkan pasar pemerintahan, karena tingkat huniannya langsung melorot akibat kebijakan tersebut.
Baca juga: Menkeu: Tak Ada Pemotongan Anggaran, Tapi Refocusing. Belanja Pemerintah Tetap
Kenyataannya, pemotongan anggaran yang disebut Suahasil sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia selain saat pandemi Covid-19 itu, tidak mengganggu operasional pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Kecuali pasar perhotelan yang masih terpuruk sampai sekarang, akibat kebijakan tersebut.
“Tahun lalu ekonomi kita tetap bisa tumbuh 5,11 persen, meskipun penerimaan pajak tidak sesuai target,” jelas Suahasil. Pendapatan negara defisit Rp248 triliun dengan realisasi pendapatan hanya Rp2.756,3 triliun.
Selain itu, kebijakan pemotongan itu membuat anggaran pemerintah menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan situasi, karena bisa diatur dan diprioritaskan kembali (refocusing) untuk hal yang lebih penting.
Tahun ini, pemerintah akan melanjutkan kerangka anggaran yang adaptif tersebut, dengan tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB.
“Tahun ini defisit berjalan dikelola di kisaran 2 persenan, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8 persen hingga 2,4 persen sesuai arahan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR,” ungkap Wamenkeu Suahasil.
Baca juga: MBG, Koperasi Merah Putih, Hingga Tarif Amerika dalam Catatan Kadin Indonesia
Ia pun merujuk banyak negara lain yang tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3 persen, namun mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.
“Kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global,” tegas Suahasil.
Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 yang dicanangkan pemerintahan Prabowo, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada infrastruktur dan penguatan kualitas SDM.
Selain itu, Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN yang kini difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial, sementara aspek investasi publik strategis akan dikelola melalui Danantara.