Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia di Jakarta, 21-22 April 2026, memutuskan mempertahankan BI-Rate 4,75 persen, suku bunga deposit facility (simpanan) 3,75 persen, dan suku bunga lending facility (pembiayaan) 5,50 persen.

Dengan bertahannya bunga acuan di level 4,75 persen, menipis harapan bunga bank bisa makin menurun guna mendorong penyaluran kredit lebih tinggi.

Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, Rabu (22/4/2026), keputusan RDG BI itu konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter, dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.
Ke depan, Bank Indonesia siap menempuh penguatan lebih lanjut kebijakan moneter yang diperlukan, guna mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%.

Antara lain, melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, serta menjaga pertumbuhan uang primer lebih dari 10 persen sesuai dengan ekspansi moneter, guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, yang pada 2026 (hingga 21 April 2026) mencapai Rp111,54 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun.

Sementara kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: Perbankan Ketar-Ketir Memandang Kondisi Ekonomi

Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Menurut hasil RDG BI, perang di Timur Tengah makin memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi, diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang makin dalam.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 makin melambat menjadi 3,0 persen dari prakiraan sebelumnya 3,1 persen. Inflasi global juga diprakirakan lebih tinggi menjadi 4,2 persen, dari prakiraan sebelumnya 4,1 persen.

Situasi itu makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan bunga acuan Bank Sentral AS Fed Funds Rate (FFR), diprakirakan mundur atau bahkan bertahan hingga akhir 2026.

Imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS US Treasury, juga terus meningkat dipengaruhi dampak prakiraan defisit fiskal AS yang lebih besar.

Baca juga: Tekanan Global, OECD: Ekonomi RI 2026 Hanya Akan Tumbuh 4,8 Persen, Inflasi 3,4 Persen

Aliran modal global terus bergeser ke safe-haven assets terutama pasar uang AS, sejalan dengan meningkatnya preferensi investor terhadap aset aman (flight to safety).

Indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) terus menguat, sedangkan mata uang emerging markets seperti Indonesia kian tertekan.

Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global tersebut, mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga ketahanan eksternal, memperkuat stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.