Sampai 4 Mei Realisasi KPR Subsidi FLPP Baru 54.961 Unit
Realisasi KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini sampai 4 Mei 2026 baru mencapai 54.961 unit.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi (Monev) kinerja penyaluran FLPP ke-1 Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan dibuka Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari, didahului penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Pemantauan dan Evaluasi.
Dalam laporan dinyatakan, 5 provinsi dengan realisasi penyaluran FLPP tertinggi secara berturut-turut, adalah Jawa Barat (13.032 unit), Sulawesi Selatan (4.675 unit), Jawa Tengah (4.672 unit), Sumatera Selatan (3.697 unit), dan Jawa Timur (3.654 unit).
Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran subsidi FLPP untuk 280.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bila sudah tercapai sebelum akhir tahun, kuota bisa langsung diperbesar menjadi 350.000 unit, sama dengan kuota 2025.
Tahun lalu realisasi KPR FLPP mencapai 278.868 unit, tertinggi dalam 10 tahun sejarah penyaluran FLPP, namun masih jauh di bawah target 350.000 unit.
Dalam rakor itu diungkapkan mengenai tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP yang meningkat menjadi 94,02 persen dari sebelumnya 93,62 persen.
Rakor tidak menjelaskan mengenai penyebab masih rendahnya realisasi penyaluran FLPP, padahal tahun kalender sudah berjalan 4 bulan.
Baca juga: Komisioner Tapera: Demand Rumah Subsidi Tinggi, Tapi Suplai Kurang
Tapi, sebelumnya Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan, minat MBR terhadap rumah subsidi terbilang tinggi, namun tidak diimbangi sisi suplai berupa pengembangan perumahan subsidi oleh developer.
“Saat ini sisi suplai belum sepenuhnya mampu mengimbangi demand,” katanya. Salah satu kendalanya, adalah ketersediaan lahan terkait kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang kini diterapkan lebih keras.
Karena masih rendahnya realisasi FLPP itu, BP Tapera dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pun gencar bersafari ke berbagai daerah, untuk mendorong pembangunan rumah subsidi dan penyaluran FLPP.
Kemudian juga meneken nota kesepahaman dengan berbagai kementerian dan lembaga, guna memudahkan para pegawainya membeli rumah pertama dengan KPR subsidi FLPP.
Baca juga: Fix Realisasi FLPP 2025 Capai 278.868 Unit. Seluruhnya untuk Rumah Tapak, Rusun Hanya 3 Unit
Terkait upaya mempercepat realisasi enyaluran FLPP itu pula, BP Tapera mengapresiasi SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nsional (ATR/BPN), mengenai percepatan proses perizinan lahan untuk perumahan.
Heru menilai, SKB dua menteri itu akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya penyaluran FLPP, karena adanya kepastian pengadaan lahan untuk perumahan subsidi.
“Ketersediaan lahan yang legal dan siap bangun, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program perumahan. Terselesaikannya kendala perizinan lahan, diharapkan meningkatkan pasokan rumah subsidi secara signifikan,” ujar Komisioner Heru.