BP Tapera: Realisasi FLPP Oktober-Desember Harus 65.000 Unit Per Bulan untuk Capai Target 350.000 Unit
BP Tapera menghadapi tantangan besar dalam mengejar target penyaluran subsidi pemilikan rumah dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, realisasi penyaluran FLPP hingga 25 September 2026 baru 158.010 unit senilai Rp19,66 Triliun, atau 45,15 persen dari target 350.000 unit.
“Untuk mengejar pencapaian target, penyaluran harus meningkat menjadi sekitar 65 ribu unit per bulan selama Oktober–Desember,” katanya dikutip dari keterangan tertulis BP Tapera akhir pekan ini.
Namun, untuk mencapai angka penyaluran sebesar itu setiap bulan, tantangannya berat, baik dari sisi supply (penyediaan rumah subsidi oleh developer) maupun demand (permintaan pasar dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR).
Dari sisi suplai, salah satu tantangannya adalah kenaikan harga bahan bangunan inflasi. Data BPS menunjukkan, inflasi bangunan tempat tinggal mencapai 10,03 persen (yoy) pada Agustus 2026, dan inflasi kelompok konstruksi 9,52 persen (yoy).
Di sisi lain, patokan harga rumah subsidi tapak masih mengacu pada ketentuan harga 2024. “Kondisi ini menekan margin pengembang dan akan memengaruhi semangat pengembangan rumah subsidi,” ujar Komisioner Heru.
Baca juga: Realisasi FLPP Baru 44 Persen, Menteri PKP Minta BP Tapera Benahi SDM dan Geber Penyaluran
Selain itu, ada juga kendala klasik seperti perizinan, pemanfaatan tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan PBG, serta penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas yang menjadi kewenangan berbagai instansi berbeda.
Sementara dari sisi permintaan, masih banyak MBR yang mengajukan KPR FLPP terjerat pinjaman konsumtif (pinjol dan paylater) yang tercatat di SLIK OJK, sehingga pengajuan KPR-nya tidak disetujui.
Selain itu, lokasi kebanyakan rumah subsidi yang jauh dari keterjangkauan akses mrnuju berbagai pusat aktifitas, juga membuat banyak MBR mempertimbangkan kembali untuk membelinya dengan KPR FLPP.
Heru menyatakan, BP Tapera telah melakukan berbagai upaya untuk mengejar pencapaian target penyaluran FLPP 350.000 unit tahun ini.
Antara lain optimalisasi sinergi dan sosialisasi FLPP dengan berbagai segementasi seperti kementerian/lembaga, komunitas dan kampus, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, kawasan industri, dan pekerja informal.
Hasilnya terdapat potensi realisasi FLPP sebanyak 49.830 calon debitur yang saat ini dalam proses subsidi checking, analisa kredit, SP3K, proses trilogi, hingga akad kredit.
BP Tapera hanya pembiayaan
BP Tapera juga secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menyelesaikan masalah perizinan rumah subsidi di daerah agar makin mudah, termasuk terkait Lahan Baku Sawah (LBS) agar tidak menghambat pembangunan rumah subsidi.
Baca juga: Ini Tantangan Penyaluran FLPP dan Upaya Mencapai Targetnya Tahun Ini
BP Tapera juga aktif mendukung implementasi kebijakan relaksasi SLIK OJK untuk outstanding kredit di bawah Rp1 juta, sehingga tidak menghalangi MBR yang menjadi debiturnya untuk mengajukan dan mendapatkan KPR FLPP.
BP Tapera juga terus menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi dengan tenor KPR 40 tahun, melalui sosialisasi dengan mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi makin beragam.
“Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal 71 ribu unit rumah pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsid, tapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru.
Dengan demikian, tegas Komisioner Heru, keberhasilan penyaluran FLPP sesuai target, tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan FLPP di BP Tapera, tapi juga pada kesiapan suplai rumah, percepatan perizinan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menyelesaikan bottleneck dari hulu hingga akad kredit.