Cegah Penipuan Digital: Kalau Ragu, Stop Dulu, Berpikir 10 Menit Sebelum Bereaksi dan Bertransaksi
Perlindungan konsumen yang kuat di tengah perkembangan pesat transaksi digital, bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Berkaitan dengan itu Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengaturan, pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct), dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan terkait, guna meningkatkan keberdayaan konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap layanan pembayaran digital.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengemukakan hal itu, saat meluncurkan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026), yang dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, serta perwakilan kementerian/lembaga, industri, asosiasi, perguruan tinggi, dan mitra internasional.
Dicky menekankan 3 fokus penguatan perlindungan konsumen OJK: ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Ketiganya mengedepankan pencegahan risiko sejak dini, penyelesaian permasalahan secara efektif, dan tanggung jawab bersama memperkuat perlindungan konsumen.
Dalam implementasinya, OJK memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk pengembangan aplikasi antiscam, serta mendorong kepastian akses pengaduan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, dan mekanisme pemulihan hak konsumen. “Pengguna berperilaku aman, penyelenggara bertanggung jawab, dan sengketa terselesaikan,” katanya dikutip dari keterangan BI.
Baca juga: Transaksi QRIS Melesat 2 Kali Lipat, Kejahatan Digital Juga Membayangi
Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026 menunjukkan, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) mencapai 77,03, meningkat dari 64,67 pada 2023.
Meski meningkat, tingkat keberdayaan konsumen belum mencapai kategori “berdaya”. Hal ini menegaskan, bahwa otoritas, industri, dan seluruh pihak perlu terus bersama-sama memperkuat edukasi yang mendorong perubahan perilaku agar konsumen makin mampu mengenali risiko, bertransaksi secara aman, dan memperjuangkan haknya.
Sementara BI, untuk memastikan konsumen SP terlindungi, juga fokus pada 3 area, Pertama, penguatan pemberdayaan konsumen melalui perluasan edukasi kepada publik luas guna meningkatkan kemampuan mengenali risiko, bertransaksi aman, serta memahami hak dan mekanisme pengaduan.
Kedua, BI dan OJK memperkuat tanggung jawab penyelenggara melalui penerapan PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Dengan regulasi itu, penyelenggara wajib memberikan informasi produk dan layanan secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, menjaga keamanan aset dan data, mencegah dan menangani transaksi terindikasi penipuan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penyelesaian yang efektif.
BI juga memperkuat pengawasan perilaku (market conduct) untuk memastikan penerapan kewajiban tersebut sepanjang penggunaan layanan.
Ketiga, memperkuat kolaborasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai langkah konkret, BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Langkah ini bertujuan memperkuat akses penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang mudah, adil, dan efektif sesuai kewenangan masing-masing.
Baca juga: OJK Blokir Dana Korban Scam Rp967,5 Miliar, Tapi yang Sudah Dikembalikan Masih Sedikit
Stop dulu
Sejalan dengan penguatan tersebut, BI mengajak masyarakat untuk makin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dengan menerapkan pesan “Kalau Ragu, STOP Dulu!”.
Sebelum bertransaksi, masyarakat perlu memverifikasi kebenaran informasi dan identitas pihak yang bertransaksi, memastikan keamanan transaksi, serta menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP.
Ia memberi contoh penipuan melalui WA dengan menjanjikan hadiah. Penipuan jenis ini masih bisa membuat orang berpikir dulu sebelum bertindak.
Tapi, penipuan lain yang memainkan rasa takut konsumen bisa sangat berbahaya. Misalnya, pesan WA yang menyatakan bahwa konsumen telah melakukan transaksi senilai tertentu di e-commerce dan pembayarannya sudah terdebit.
Pesan WA itu disampaikan berulang-ulang dengan jeda waktu misalnya setiap 10 menit, yang membuat konsumen panik karena merasa kehilangan uang tanpa pernah berbelanja, dan akhirnya meng-klik tautan yang disertakan dalam pesan untuk memastikan. Akibatnya, uangnya benar-benar hilang.
“Karena itu, jangan langsung bereaksi dan meng-klik tautan. Stop dulu. Kasi jeda 10 menit untuk berpikir tenang, memastikan apa benar telah bertransaksi di e-commerce yang disebutkan,” jelas Fili.
Apalagi, penipuan digital kini makin terorganisasi, lintas batas, dan memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), sehingga makin sulit dikenali.
Karena itu, dia menilai edukasi konsumen saja tidak cukup. Diperlukan juga sistem peringatan dini, langkah pencegahan oleh penyelenggara, dan koordinasi antarlembaga, termasuk lewat Indonesia Anti-Scam Center, agar pelaporan, pemblokiran, dan pemulihan dana korban berjalan cepat.
Bila menghadapi kendala atau permasalahan transaksi, konsumen dapat terlebih dulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara terkait.
Jika belum terselesaikan, konsumen dapat menghubungi layanan BI melalui BICARA 131 atau kanal resmi lainnya sesuai kewenangan, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai ketentuan.
Baca juga: Bukti Transfer Tidak Cukup, Begini Cara Memastikan Pembayaran QRIS Sudah Masuk
Program GeberPK
Sejak diluncurkan pada 2024, GEBER PK terus memperluas jangkauan edukasi dan kolaborasi. Sepanjang 2026, berbagai kampanye edukasi digital digelar, termasuk program Duta Konsumen Aman, Gerai CERDAS PeKA, dan Duta Pelajar.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 86 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berpartisipasi melalui 4.441 unggahan edukasi dan 71 video bersama.
Berbagai kampanye ini telah menjangkau lebih dari 151 juta penayangan daring, 36 juta pendengar radio dan iklan layanan masyarakat, serta 2,3 juta peserta edukasi tatap muka.
Sejak awal 2026 hingga saat ini, di seluruh wilayah Indonesia, BI telah menyelenggarakan 9.575 kegiatan, dengan estimasi jangkauan 36,7 juta orang.
Atas kolaborasi tersebut, BI memberikan apresiasi kepada kementrian/lembaga, asosiasi, dan penyelenggara yang aktif mendukung GEBER PK 2026.