Apersi Soroti Soal Pembiayaan dan Perpajakan
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DKI Jakarta, menyoroti masalah pembiayaan perumahan, pajak properti, prospek bisnis properti tahun 2016. Tiga hal itu jadi isu sentral yang dibahas dalam forum rapat kerja daerah (Rakerda) Apersi yang berlangsung akhir pekan lalu di Jakarta. Pembahasan isu tersebut dikaitkan dengan program pembangunan sejuta rumah dan kondisi perekonomian nasional.
Menurut Ketua DPD Apersi DKI Jakarta Ari T. Priyono, Apersi terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan khususnya untuk program rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kita tahu program sejuta rumah ini telah menggairahkan industri properti. Kalau akad kredit Bank BTN biasanya hanya 100 ribuan unit, sejak adanya program sejuta rumah ini naik hingga 400 ribuan unit,” ujarnya kepada housing-estate.com usai rakerda di Jakarta, Jumat (18/12).
Agar program ini bisa berjalan lebih cepat Ari mendorong Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan. Penurunan BI rate akan berimbas pada penurunan bunga KPR dan Kredit Yasa Griya (KYG) kepada developer dan pengembang. Ari optimis hal ini akan berdampak positif terhadap seluruh segmen properti.
Apersi juga merekomendasikan untuk sektor properti diberlakukan satu jenis pajak. Saat ini fasos-fasum yang diserahkan pengembang kepada pemerintah masih dikenakan pajak. “Kalau pajak untuk properti ini bisa disimpelkan industri ini pasti akan lebih maju lagi. Sekarang pajaknya bermacam-macam,” tandasnya.