HousingEstate, Jakarta - Bisnis properti merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak saat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).  Kalangan pengembang telah menyampaikan berbagai kendala dan kesulitannya terkait bisnis perumahan saat wabah ini. Melalui berbagai asosiasi pengembang, bisnis properti yang terganggu bisa berdampak panjang pada perekonomian karena sektor ini memiliki bisnis ikutan mencapai 170-an industri.

Jadi sektor properti teramat penting untuk diabaikan. Pemerintah diminta responsif dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang bisa membangkitkan bisnis ini. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengusulkan agar pemerintah memberikan relaksasi dengan menghapus PPH 21 dan restsrukturisasi kredit untuk perusahaan developer. Pasalnya, pengembang hanya mengandalkan income dari penjualan produk propertinya sementara saat wabah ini hampir tidak ada transaksi penjualan.

“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini juga harus sejalan dengan sektor perbankan misalnya dengan memberikan keringanan suku bunga kredit konstruksi bagi pengembang khususnya yang membangun rumah-rumah murah. Bank juga harus mulai menerapkan mekanisme akad kredit secara virtual sehingga bisa dilakukan dari rumah untuk memudahkan masyarakat saat harus berdiam diri di rumah karena wabah ini,” ujarnya.

Masukan lain disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Harry Endang terkait bisnis properti di masa sulit pandemi ini. Menurut Endang, selain relaksasi dan regulasi yang juga perlu terus  ditingkatkan adalah sinergi perbankan dan pengembang untuk tetap menjamin suplai perumahan bagi masyarakat banyak.

“Semua asosiasi perusahaan pengembang harus bersatu untuk  melobi pemerintah dan bersama-sama kita buat skema pembiayaan khusus pada saat pandemi ini. Harus dipikirkan juga bagaimana ke depan kita bisa terus membangun dan mengembangkan sektor perumahan karena ini juga sejalan dengan program pemerintah,” katanya.

Sementaran itu menurut pengamat properti dan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, perbankan khususnya Bank BTN yang memiliki fokus pada pembiayaan perumahan, harus bisa maju dan bersama-sama meningkatkan kolaborasi karena pandemi ini merupakan masalah bangsa sehingga perlu penanganan yang kolaboratif dengan berbagai pihak.

“Situasi ini harus dihadapi bersama dengan menerapkan berbagai skema maupun strategi baru supaya semuanya bisa tetap survive saat pandemi dan nanti kalau wabah ini sudah berlalu. Untuk kalangan pengembang harus menata ulang anggaran keuangannya dan tentunya melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga cashflow dan menyiapkan dana cadangan serta meminta kebijakan restrukturisasi kepada perbankan,” pungkasnya.

close
GRATIS | Majalah HousingEstate #190 Edisi Juni 2020