Resmi! Mulai Hari Ini Belanja di China Bisa Pakai QRIS
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): Digdaya x Hackathon,di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Peluncuran yang disaksikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu, dilakukan bersama petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pengurus Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).
Peluncuran juga diikuti 800 tim peserta PIDI, wadah untuk mendidik talenta digital yang inovatif, dan mampu menciptakan solusi implementatif untuk mendukung transformasi ekonomi keuangan digital Indonesia.
“Peluncuran PIDI hari ini menjadi momentum kita semua untuk berubah, untuk belajar, dan memanfaatkan AI bagi berbagai kepentingan yang bermanfaat,” kata Gubernur Perry.
Menko Pratikno menekankan pentingnya memastikan inovasi memiliki makna dan dampak nyata, didukung talenta yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi secara tepat.
Pemerintah sendiri telah menginisiasi Satgas Strategi Nasional AI Terintegrasi, untuk mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi disrupsi yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan imitasi tersebut.
Momentum peluncuran PIDI, dirangkaikan dengan peresmian QRIS Antarnegara Indonesia–China oleh Bank Indonesia dan bank sentral Tiongkok PBoC, disaksikan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.
“Indonesia tidak hanya melahirkan inovasi, tapi juga mampu mengeksekusinya secara global. QRIS Antarnegara merupakan contoh riil implementasi inovasi domestik yang dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya hingga lintas negara,” ujar Perry.
Baca juga: Perkuat Jaringan Pembayaran Lintas Negara, BI Bergabung dalam Proyek Nexus
Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebutkan, BI telah melakukan uji coba secara terbatas (sandboxing) untuk memastikan keandalan sistem QRIS Antarnegara RI-Tiongkok sebelum diluncurkan.
Dalam uji coba tersebut, volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-China mencapai 1,64 juta transaksi dengan nominal Rp556 miliar. “Jadi, antusiasme dalam uji coba sangat besar. Saat launching resmi, mudah-mudahan lebih tinggi lagi transaksinya,” katanya.
QRIS Antarnegara Indonesia-China didukung 24 penyelenggara dari Indonesia (16 bank dan 8 lembaga non-bank), dan 19 penyelenggara dari China.
BI berharap konektivitas pembayaran dengan China mempermudah transaksi antarnegara, khususnya bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kedua negara.
Kinerja QRIS Antarnegara menunjukkan tren positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia (inbound), lebih tinggi dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri (outbound).
Pada triwulan I 2026, total volume transaksi QRIS inbound mencapai 2,79 juta atau meningkat 222 persen (yoy), dengan nilai Rp713,59 miliar. Sedangkan transaksi volume QRIS outbound mencapai 737.647 transaksi senilai Rp249,26 miliar.
BI sendiri menargetkan sistem pembayaran QRIS Antarnegara bisa diterapkan di 8 negara tahun ini. Yang sudah berjalan di Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, diikuti China, dan akan menyusul di India serta Arab Saudi.
Baca juga: Ada Whoosh, di Bandung Transaksi QRIS Turis Malaysia Paling Banyak
Gubernur Perry mengungkapkan, secara keseluruhan volume transaksi pembayaran digital selama triwulan I 2026 mencapai 14,82 miliar transaksi atau tumbuh 37,69 persen (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 116,43 persen (yoy).
Sejak diluncurkan pada 2020 hingga triwulan I 2026, akseptasi QRIS telah menjangkau 44 juta merchant yang sebagian besar UMKM, dan 61,7 juta pengguna. “Keberadaan QRIS sejak 2020 telah mendukung terlaksananya 31 miliar transaksi senilai total Rp2.970 triliun,” ungkap Gubernur BI.
Implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China, memperkuat komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas (Local Currency Transaction/LCT), yang meminimalkan risiko volatilitas nilai tukar dan mendorong arus perdagangan dan investasi yang lebih efisien antara kedua negara. Kerangka LCT telah diimplementasikan dengan 6 mitra utama: Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab selain China.
Tahun lalu transaksi LCT mencapai (ekuivalen) USD25,6 miliar atau sekitar Rp435 triliun dengan kurs Rp17.000. Mneingkat dua kali lipat dibanding 2024.
LCT memungkinkan transaksi lintas negara diselesaikan langsung dalam mata uang lokal, tanpa bergantung pada mata uang utama seperti dolar AS. Implementasi LCT didukung tiga komponen utama: fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan, serta Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).
Baca juga: Sepanjang 2025 Transaksi Lintas Negara dengan Mata Uang Lokal Capai Rp435 Triliun
Tahun ini, sepanjang Januari–Februari 2026, transaksi LCT mencapai (ekuivalen) USD8,45 miliar (sekitar Rp143 triliunan dengan kurs Rp17.000), jauh lebih tinggi dibanding Januari-Februari 2025 sebesar USD3,21 miliar.
Pertumbuhan didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna.
Untuk makin mengoptimalkan pemanfaatan LCT, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang terdiri dari 10 kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini memperkuat koordinasi, mendukung pengembangan kebijakan, dan mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor.