Dorong Penyaluran Kredit Lebih Tinggi, BI dan Pemerintah Lansir PINISI
Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memerlukan dukungan investasi dan kapasitas pembiayaan yang memadai. Berbagai langkah perlu ditempuh untuk mengakselerasi intermediasi (penyaluran pembiayaan oleh perbankan) yang optimal, seimbang, dan inklusif.
Karena itu Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah, otoritas terkait, perbankan, investor, dan pelaku usaha, terus mempererat kolaborasi dalam memperkuat optimisme, mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor riil, serta mengatasi berbagai hambatan intermediasi perbankan.
Kolaborasi itu coba diwujudkan melalui Kick off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) di BI, Jakarta, Senin (27/4/2026), oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri para pimpinan dari kementerian keuangan dan kementerian terkait lainnya, Danantara, pelaku usaha, investor domestik serta investor global dari berbagai negara.
Rangkaian kick off PINISI 2026 selama 27-28 April 2026, diisi dialog kebijakan dan dunia usaha, showcasing dan business matching program prioritas pemerintah dan perbankan.
Melalui langkah ini, BI bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen mempercepat intermediasi, dan mendorong investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Baca juga: Kendati Ada Tekanan Global, BI Bilang Triwulan Satu Pertumbuhan Ekonomi RI Meningkat
Gubernur Perry menyatakan, ekonomi RI perlu terus didorong berbasis permintaan domestik, di tengah kondisi global yang tidak kondusif.
Terdapat tiga tantangan utama yang perlu direspons. Yaitu, membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan pembiayaan dengan proyek prioritas nasional, memperkuat mesin pertumbuhan domestik dan kapasitas pembiayaannya, serta memastikan kebijakan yang ditempuh dapat ditransmisikan secara efektif ke aktivitas ekonomi.
“BI sendiri, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4,9–5,7 persen tahun ini, memperkuat bauran kebijakan, termasuk kebijakan makroprudensial yang mendorong pertumbuhan kredit dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Upaya ini diharapkan memperkuat optimisme pelaku usaha, sekaligus mendorong pembiayaan mengalir lebih optimal ke sektor produktif,” kata Perry.
Pada Maret 2026 kredit perbankan tumbuh 9,49 persen (yoy), meningkat dibanding bulan sebelumnya. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam policy dialogue menyampaikan, masih ada ruang yang luas untuk mendorong pembiayaan ke sektor produktif.
Apalagi, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) masih besar, mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari total plafon kredit pada Maret 2026.
Untuk itu, BI terus mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), guna mendorong bank menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah, dan mempercepat penurunan bunga kredit.
Hal itu didukung kapasitas pembiayaan perbankan yang memadai, seperti tecermin dari rasio likuiditas (AL/DPK) yang terjaga sebesar 27,85 persen, serta pertumbuhan DPK (simpanan masyarakat) yang mencapai 13,55 persen (yoy) pada Maret 2026.
Baca juga: Menkeu: Pemerintah dalam “Mode Bertahan” Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Sementara Menko Airlangga, menekankan pentingnya peran sektor keuangan sebagai motor pembiayaan pembangunan. “Kredit harus tumbuh sehat, menjangkau UMKM, dan sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja,” ujar dia.
Pemerintah terus mendorong pembiayaan sektor produktif, antara lain melalui realisasi kredit program, yang hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 24,88 persen dari target 2026.
“Keberhasilan agenda ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Kekuatan PINISI justru terletak pada peran komplementer seluruh pihak terkait,” ujar Airlangga.