Menkeu: Pemerintah dalam “Mode Bertahan” Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Para menteri ekonomi di kabinet Presiden Prabowo Subaitno berulangkali menyatakan, ekonomi Indonesia kuat menghadapi guncangan di tengah meningkatnya gejolak ekonomi global.
Namun, saat menyampaikan sambutan dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah sedang dalam “mode bertahan” untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi main-main,” kata Purbaya sebagaimana dikutip BBC News Indonesia.
Purbaya menyebut pendekatan itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka panjang. Supaya bisa mencapai target itu, pemerintah gresif membentuk berbagai satgas guna mengamankan anggaran negara dan memperbaiki iklim usaha.
Pemerintah juga mendorong pelaksanaan berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, hingga pengembangan ekonomi daerah. Pembenahan tata kelola sumber daya alam, efisiensi anggaran, dan peningkatan kapasitas industri juga menjadi fokus.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah juga mempercepat diversifikasi sumber energi agar tidak bergantung pada satu atau dua pemasok di tengah risiko gangguan global. Menkeu yakin fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, karena 90 persen digerakkan pasar domestik. “Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci agar ekonomi tetap tumbuh di tengah tekanan global,” katanya.
Baca juga: APBN dan Ekonomi Kuat, Menkeu Bidik Pertumbuhan 5,7 Persen pada Triwulan II
Jor-joran belanja populis
Kendati menyebut dalam “mode bertahan” dalam arti mengakui kondisi ekonomi global dan domestik sedang tidak baik-baik saja, pemerintah masih jor-joran belanja untuk berbagai program populis seperti Kopdes Merah Putih, MBG, dan lain-lain.
Pemerintah tidak mencoba merumuskan ulang anggaran aneka program populis tersebut, dan mengurangi utang yang bunganya meningkat karena kenaikan imbal hasil (yield) surat utang, demi menjaga kesehatan fiskal.
Purbaya sendiri seperti dikutip Republika.co.id menjelaskan, strategi “survival mode” yang diterapkan pemerintah di tengah tekanan ekonomi global itu, adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tanpa ruang untuk kebijakan yang tidak efektif.
“Survival mode berarti tak ada lagi ruang untuk bermain-main dengan kebijakan ekonomi. Semua kebijakan fiskal dan program ekonomi harus dijalankan dengan serius dan terukur, untuk menghindari risiko bagi perekonomian nasional,” katanya.
Di sektor infrastruktur misalnya, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar, yang diprioritaskan.
Untuk itu Kemenkeu akan memaksimalkan penggunaan instrumen di bawah kewenangannya, guna memastikan program berjalan efektif dan terpantau dengan baik. Sejalan dengan Keppres 4 Tahun 2026 yang membentuk satuan tugas untuk mempercepat program pemerintah dan mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan.
Menkeu juga menekankan pentingnya menutup celah inefisiensi, termasuk kebocoran penerimaan negara. Meski kinerja Ditjen Pajak dan Bea Cukai mengalami kemajuan, masih terdapat ruang perbaikan untuk menutup potensi kebocoran tersebut.
Kemudian mendorong pertumbuhan investasi swasta sehingga bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi. “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen dalam jangka panjang, sinergi kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi kunci,” kata Purbaya.
Dalam konteks ini, APBN diposisikan sebagai katalisator guna menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran, dan kerja sama pemerintah-swasta.
“APBN tidak cukup dan memang tidak dirancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Hanya 10 persen dari PDB yang disumbang belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi, kita akan dorong blended finance atau public private partnership, juga peran development financial institution seperti PT SMI,” terangnya.
Purbaya pun mengulangi lagi, kendati ada ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia tetap tangguh.
Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi terkendali, defisit APBN terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan rasio utang sekitar 40 persen, yang kesemuanya menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel.
Selain itu penerimaan negara khususnya dari pajak dan bea cukai terus meningkat. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai sebagai buffer, pemerintah juga memiliki ruang fiskal untuk meredam gejolak harga energi global.
“Jadi, kondisi kita aman. Defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, credibility is everything,” tandas Menkeu.
Baca juga: Realisasi Investasi Triwulan I 2026 Hampir Rp500 Triliun, Lampaui Target
Copot 2 dirjen
Terkait upaya menjaga kredibilitas itu pula, Purbaya mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Dirjen Anggaran Luky Alfirman.
Ia mengungkapkan, pencopotan kedua pejabat tinggi itu, tak luput dari gejolak di internal Kemenkeu. Ia pun menyinggung kabar yang meragukan kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal, dan anggaran pemerintah yang cekak dan akan habis dalam 3 minggu. Kabar tersebut konon berasal dari internal Kemenkeu.
Menteri Purbaya menyatakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Di Kemenkeu hal itu diperbolehkan. “Perbedaan pendapat boleh di Kementerian Keuangan. Tapi, ketika ada misinformasi seperti itu, kan meruntuhkan legacy pemerintah. Jadi mesti dirapikan,” tegas bekas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.