Kemenpupera Siapkan Proyek Senilai Rp931 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) merancang proyek hingga empat tahun ke depan senilai Rp931 triliun. Nilai proyek yang cukup besar itu menjadi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan kalangan investor. “Proyek yang ditawarkan meliputi proyek Bina Marga senilai Rp278,2 miliar, Sumber Daya Air (SDA) Rp361,6 miliar, Cipta Karya Rp128,1 miliar, dan poyek perumahan Rp184,7 miliar. Keseluruhan proyek ini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional dan menggairahkan kembali sektor riil,” ujar Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat berbicara di hadapan investor Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) di Jakarta, Kamis (3/9).
Proyek SDA untuk mendukung ketahanan pangan nasional itu mencakup pembangunan 49 waduk baru, satu juta jaringan irigasi, dan 2,2 juta rehabilitasi jaringan irigasi. Pembangunan waduk baru ini akan meningkatkan pasokan air sebesar 20 persen sehingga pola tanam menjadi lebih terjamin.
Di bidang Bina Marga, Kemenpupera akan membangun jalan baru sepanjang 2.650 km. Sekitar 800 km di antaranya adalah jalan perbatasan di Kalimantan Barat-Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur-Timor Leste, dan Papua-Papua New Guinea (PNG). Pemerintah menganggarkan Rp2 triliun untuk jalan perbatasan dan Rp700 miliar untuk membangun kawasan pintu perbatasan. Untuk Cipta Karya pemerintah tetap memfokuskan pada penyediaan air minum karena hingga saat ini aksesnya baru mencapai 70 persen. Termasuk untuk penanganan sanitasi dan kawasan kumuh yang ditargetkan akan selesai dalam lima tahun.
Di bidang perumahan pemerintah sudah mencanangkan program pembangunan satu juta rumah per tahun. Program tersebut mencakup 600 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sisanya pembangunan rumah susun milik (rusunami). Untuk sektor perumahan tahun ini dianggarkan Rp5 triliun dan sudah habis untuk pembiayaan 78 ribu rumah.
Basuki menyebut tantangan pengerjaan proyek ini terletak pada rendahnya penyerapan anggaran. Hingga 2 September 2015 di e-monitoring tercatat serapan anggaran baru mencapai 33 persen senilai Rp39 triliun. “Kami berharap awal tahun 2016 nanti daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) berlaku efektif. Jadi, setelah tandatangan kontrak bisa langsung cair dan semoga penyerapannya lebih berkualitas dibandingkan kondisi sekarag,” tandasnya.