HousingEstate, Jakarta - Saatnya membeli properti.  Ini bukan pernyataan asal-asalan  di tengah  situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Kenapa, karena di saat krisis seperti sekarang ini harga property sedang di bawah atau murah.  Para developer berlomba memberikan penawaran menarik kepada konsumen, seperti diskon dan beragam kemudahan. Beberapa developer ada yang memberikan diskon langsung 10-15 persen, free BPHTB, gratis biaya KPR/KPA.  Itu belum termasuk   insentif  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang  diberikan pemerintah kepada konsumen properti.

Insentif  pajak ini terbagi dua kategori. Untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar PPN-nya yang seharusnya 10 persen dibebaskan seluruhnya atau insentif 100 persen. Sedangkan rumah seharga Rp2-5 miliar PPN-nya konsumen cukup membayar PPN 5 persen atau diskon PPN 50 persen. “Jadi, membeli rumah saat ini keuntungannya banyak dan penawaran seperti ini tidak akan didapat di saat kondisi normal,” ujar Tirta Setiawan, marketer dan konsultan pemasaran properti kepada housingestate.id, awal pekan ini.  Selain itu bunga KPR saat ini juga yang paling rendah sepanjang sejarah. Sudah begitu Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan DP 0 persen. Ini memudahkan konsumen khususnya mereka yang tidak punya dana cukup untuk membayar DP tetapi punya kemampuan mengasur bulanan.

Insentif  pajak ini berlaku selama enam bulan mulai Maret – Agustus 2021.  Fasilitas ini diberikan untuk pembelian maksimal satu unit hunian rumah tapak atau rumah susun.  Selain itu rumahnya harus baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni di tahun 2021.  Pemerintah berharap insentif ini  akan meningkatkan bisnis properti dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor properti punya multiplier efek luas karena terkait dengan ratusan industri bahan bangunan dan sektor perbankan. Artinya, tumbuhnya properti  akan membawa dampak positif  banyak sektor lainnya.

Insentif pajak ini dinilai Tirta sebagai sinyal positif dan bentuk perhatian pemerintah terhadap industri properti. Orang yang bisa beli  rumah akan semakin banyak. Meski demikian ketua umum AREBI (Asosiasi Real Estat Broker Indonesia) dua periode (2001-2009) itu meragukan kebijakan ini akan berdampak luas. Menurut Tirta, saat ini tidak banyak developer yang punya rumah siap huni. Kalau pun ada jumlahnya tidak memadahi. Selain itu ada kecenderungan konsumen kurang tertarik rumah siap huni karena dinilai tidak laku. Ia usul agar insentif pajak ini diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Dengan perpanjangan ini pengembang punya waktu 4-8 bulan untuk membangun rumah baru dan siap diserahkan akhir tahun 2021. Ini akan mendorong developer mempercepat pembangunan yang akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Berbeda dengan rumah siap huni dampak terhadap penyerapan tenaga kerja baru tidak ada.  Perpanjangan insentif juga akan menggerakkan bisnis properti di semua daerah Indonesia. Pengembang daerah khususnya menengah dan menengah bawah umumnya tidak punya rumah siap huni. “Jadi, kalau insentif  pajak  ini diperpanjang efek dominonya akan positif  dan target pertumbuhan ekonomi 5 persen lebih mudah tercapai,” ujar Tirta.