Menhub: Baru 20 Pemda yang Berkomitmen Kembangankan Transportasi Publik
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, diperlukan berbagai langkah dan terobosan agar lebih banyak pemerintah daerah yang mau dan mampu mengembangkan transportasi umum massal di daerahnya.
Menhub menyatakan hal itu saat menjadi keynote speaker secara daring dalam Seminar Nasional “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal” di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (10/10/2024).
Menhub tidak menjelaskan apa langkah dan terobosan yang diperlukan itu. Yang jelas ia menyebutkan pentingnya pemerintah kota mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57 persen dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
Angka itu akan naik menjadi 66,6 persen pada 2035. Makin padatnya perkotaan membuat transportasi publik yang efisien kian mendesak diadakan. Penyelenggaraan angkutan massal perkotaan merupakan wewenang pemda.
Tanpa transportasi umum yang efisien, mobilitas di perkotaan akan macet yang menurunkan kualitas hidup warganya, selain memboroskan penggunaan energi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Di Jakarta misalnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas mencapai Rp 65 triliun per tahun.
Sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor, dan beberapa kota lain menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal.
“Namun, masih banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur transportasi massal, melakukan integrasi sistem, dan menaikkan tingkat pelayanan,” kata Menhub Budi Karya seperti dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub.
Kementerian Perhubungan sendiri sejak 2022 melansir skema “buy the service” berupa pemberian subsidi layanan transportasi umum, untuk mendukung pemda menyelenggarakan dan mengembangkan angkutan umum.
Baca juga: Presiden: Kota-Kota Harus Siapkan Transportasi Massal
Saat ini Kemenhub telah berkomitmen memberikan stimulus subsidi melalui skema “buy the service” di 14 kota. Yaitu, Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi dan Depok, yang melayani hingga 75 juta orang.
“Sementara itu baru sekitar 20 pemerintah daerah yang berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum massal secara mandiri dengan APBD-nya masing-masing,” ungkap Menhub Budi Karya.
Menhub berharap seminar di Undip mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, dan mendorong daerah untuk berpihak pada transportasi umum massal.