Bank Sentral Inggris Ketatkan Kucuran KPR

Pengetatan KPR menjadi pilihan otoritas moneter di sejumlah negara untuk meredam pasar perumahan yang memanas. Selain Indonesia dan Amerika Serikat, Bank of England (BOE), bank sentral Inggris, juga berencana segera menerbitkan kebijakan serupa. BOE  akan “mendinginkan” pasar perumahan di Inggris yang belakangan ini semakin memanas.

Gubernur BOE Mark Carney mengatakan aturan itu akan dikeluarkan karena pemerintah sudah cukup bertoleransi dengan kondisi pasar perumahan yang dikhawatirkan akan semakin menggelembung, terutama di London dan wilayah selatan-timur Inggris. Jika di Indonesia pembatasan dikenakan kepada konsumen, di Inggris yang lebih kepada pihak perbankannya. Melalui Komite Kebijakan Keuangan, bank sentral membatasi jumlah total KPR untuk nasabah yang rasio kredit terhadap pendapatannya 4,5 tidak boleh lebih dari 15 persen. Aturan baru ini akan berlaku per 1 Oktober 2014.

Carney mengatakan, penilaian atas kemampuan nasabah lebih diperketat. Calon debitur harus bisa menunjukkan kemampuan membayar cicilan jika kenaikan suku bunga akan mencapai 3 persen. Sebelumnya, penilaian hanya sampai batas jika ada kenaikan 1 persen. “Hal ini untuk melindungi kredit jika pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan, juga untuk melindungi dari risiko gagal bayar akibat jumlah hutang membesar yang kemudian akan membahayakan perekonomian,” ucapnya.

Rasio pinjaman terhadap pendapatan (loan-to-income, LTI) itu adalah gambaran kemampuan calon pembeli rumah terhadap pendapatan per tahunnya. Tidak seperti di Indonesia, penilaian kemampuan nasabah KPR di Inggris adalah  jumlah KPR yang bisa diberikan kepada nasabah dihitung dari lipatan pendapatannya. Rasionya mulai dari 3 hingga lebih dari 4,5. Misalnya calon debitur berpendapatan 50.000 poundsterling per tahun yang ingin mendapat KPR senilai 150.000 pound maka rasionya 3 atau jumlah KPR yang bisa didapat 3 kali pendapatan tahunannya.

Mencegah bubble

Pihak otoritas mulai khawatir akan terjadinya bubble di pasar perumahan Inggris. Apalagi badan statistik nasional Inggris (Office for National Statistics – ONS) mengumumkan tingkat harga rumah di London tumbuh 18,7 persen per tahun.  Harga rumah di seluruh Inggris juga naik 9,9 persen pada April 2014, dari  bulan sebelumnya  8 persen.

“Warisan utang tinggi dan ketidakseimbangan struktural akan mengganggu stabilitas keuangan yang jika dibiarkan dapat merusak daya tahan ekspansi ekonomi,” jelas Carney, seraya mengimbuhi di mana risiko terbesar itu sangat terkait dengan pasar perumahan.

Paul Smee, General Director the Council of Mortgage Lenders (CML) mengatakan bahwa pengetatan kriteria (pengajuan) KPR itu memang meyakinkan secara jelas dapat memberi jaminan jika terjadi guncangan. “Batasan jumlah KPR di bank yang tidak boleh lebih dari 15 persen  bagi nasabah yang memiliki rasio pinjaman terhadap pendapatannya 4,5 itu kemungkinan akan berdampak pada pasar London, daripada pasar di wilayah lain,” ujarnya. Pasalnya, secara nasional nasabah baru dengan KPR berasio LTI 4,5 kali atau lebih hanya  9 persen, sementara di London sebanyak 19 persen.

Suku Bunga

Pemerintah pusat Inggris menyatakan bahwa aturan tesebut juga berlaku pada skema pinjaman Help to Buy. Program yang diperkenalkan pada Oktober tahun lalu itu ditujukan untuk membantu pembeli rumah pertama yang ingin menambah kemampuan belinya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Inggris George Osborne, pada awal bulan, sudah mengatakan bahwa akan ada pembatasan pada program Help to Buy. “Kami sangat mendukung langkah tersebut, sebab akan melindungi keamanan ekonomi kita dengan lebih baiknya jaminan terhadap risiko yang mungkin akan terjadi pada pasar perumahan kita,” tandasnya.

Saat ini tingkat suku bunga di Inggris sebenarnya rendah, hanya 0,5%. Namun sebagian analis menilai bahwa BOE akan menaikkan suku bunga tersebut. Pada awal bulan, Carney sempat mengatakan bahwa pihaknya akan menaikkan suku bunga lebih cepat daripada ekspektasi pasar. Sebelumnya banyak investor memperkirakan bahwa suku bunga belum akan naik hingga tahun 2015. AYu

(Sumber: CNBC, Telegraph, Financial Times)