HomeBerita PropertiProperti Tidak Terpengaruh Fluktuasi Harga BBM

Properti Tidak Terpengaruh Fluktuasi Harga BBM

Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan mekanisme harga di pasar dunia dan hanya mau menyubsidi sebesar Rp1.000/liter untuk BBM jenis solar dan minyak tanah. Untuk jenis premium yang paling banyak digunakan, harganya sudah naik menjadi Rp8.500/liter kemudian turun kembali menjadi Rp7.600, ini juga terkait dengan harga minyak dunia yang tengah turun.

ilustrasi
Ilustrasi :Perumahan Menengah

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Eddy Ganefo, fluktuasi harga BBM ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap sektor properti. Kondisi saat ini harga properti memang sudah naik sebelum harga BBM naik ditambah dengan kenaikan harga BBM yang menjadi Rp8.500.

“Yang sudah naik itu nggak mungkin bisa turun lagi kendati harga BBM turun Rp900/liter. Harga yang sekarang pun tidak bisa dijadikan acuan karena nanti bisa saja harganya naik lagi tergantung pasar dunia. Kami sendiri sebagai pengembang sudah menggunakan patokan harga yang Rp8.500 karena memang material naik, upah buruh naik, itu kan nggak mungkin turun lagi walaupun harga BBM turun,” katanya kepada housing-estate.com di Jakarta, Senin (5/1).

Secara umum, Eddy menilai kebijakan pemerintah terkait pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar dunia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap sektor properti. Apa lagi pengalihan subsidi BBM ini juga akan dialihkan ke sektor produktif yang akan mendorong juga penghasilan masyarakat sehingga daya beli yang lebih tinggi ini yang akan mendorong peningkatan sektor propeti.

Pemerintah juga telah menargetkan akan membangun sebanyak 10 juta unit rumah dalam lima tahun (2 juta unit per tahun) selain akan membuat aturan untuk mempermudah iklim sektor properti. Artinya pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang memang mempermudah untuk pengembangan properti khususnya hunian untuk rakyat bawah.

“Kita melihat semangat dari pemerintah yang akan membenahi sektor ini. Target 10 juta itu harus diikuti dengan kebijakan yang mendukung jadi bukan asal klaim. Kalau pemerintah bisa memberangus mafia-mafia di sektor perizinan target segitu pasti bisa dicapai. Makanya kita lihat dulu langkah nyatanya karena selama ini baru klaim,” tandas Eddy.

Berita Terkait

Ekonomi

Subsidi BBM Melambung, Presiden Minta Tim Ekonomi Rumuskan Kebijakan Hemat Energi

Pemerintah terus mencermati perkembangan kondisi makroekonomi nasional, dan memperkuat...

Per 31 Oktober Defisit APBN 1,47 Persen, Masih Jauh di Bawah Target, Keseimbangan Primer Surplus

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, kinerja Anggaran Pendapatan...

Punya Properti Jangan Lupa Bayar PBB, Lebih Mudah Lewat Aplikasi Online

Ada banyak pajak yang menyertai di setiap produk properti...

Berita Terkini