Kerjasama BP Tapera-Ombudsman untuk Tingkatkan Pelayanan Peserta
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Ombudsman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pesertanya. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama BP Tapera-Ombudsman tentang pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BP Tapera pada Rabu (22/5).
Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, penandatanganan nota kesepahaman ini untuk membangun sinergi mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan lingkup kerja sama mencakup pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, permintaan atau pertukaran data dan informasi, pengembangan kompetensi SDM, sosialisasi, edukasi, dan publikasi program, dan pemanfaatan sarana-prasarana.
“Selain itu kerja sama ini juga menjadi salah satu bentuk nyata akuntabilitas dan transparasni pengelolaan keuangan negara yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan atau good governance dan clean governance yang telah ditetapkan BP Tapera,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (23/5).
BP Tapera sebagai badan hukum publik memiliki peran besar untuk menjamin kesejahteraan masyarakat mengakses kepemilikan hunian khususnya hunian pertama. Ini merupakan amanaha dan kepercayaan yang dipikul BP Tapera untuk memenuhi harapan pemerintah maupun masyarakat.
Berbagai sarana yang disediakan seperti contact center dan yang lainnya merupakan sentralisasi layanan tanpa kantor cabang untuk seluruh wilayah Indonesia dengan mengedepankan layanan berbasis teknologi dalam rangka memudahkan akses serta layanan bagi peserta.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Komisioner BP Tapera Periode 2024-2029
Untuk diketahui, hingga tahun 2023 BP Tapera telah menangani 235.205 layanan kepada masyarakat dengan komposisi layanan informasi (95 persen), layanan permintaan (2 persen), dan layanan pengaduan (3 persen). Untuk periode Januari-April 2024, ada 63.524 layanan kepada masyarakat dengan komposisi layanan informasi 94 persen, layanan permintaan 3 persen, dan layanan pengaduan 3 persen.
“Jika diakumulasi, realisasi akumulatif layanan pengaduan periode Januari 2023 hingga April 2024 telah mencapai complaint resolution rate atau persentase penyelesaian pengaduan sebesar 94 persen. Ada banyak pengaduan peserta Tapera yang semuanya diselesaikan melalui koordinasi yang baik dengan Ombudsman,” pungkas Heru.