Apersi: Tidak Semua Pengembang Rumah Subsidi Nakal
Pemberitaan tentang adanya pengembang rumah subsidi nakal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), membuat resah pengembang anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), yang sebagian besar anggotanya adalah pengembang rumah subsidi.
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengaku kaget dengan rilis Kementerian PKP terkait adanya pengembang rumah subsidi yang nakal tersebut.
Sebelumnya pada Kamis, 13 Februari 2025, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan adanya pengembang nakal yang membangun rumah subsidi dengan kualitas bangunan dan infrastruktur yang buruk.
Menurut Junaidi, hingga kini ia belum mengerti kriteria apa yang digunakan Kementerian PKP dalam melabeli seorang pengembang sebagai pengembang nakal. Ia berpendapat, mestinya Kementerian PKP tidak buru-buru menyampaikan hal itu ke media yang membuat situasi menjadi tidak kondusif.
”Sampai sekarang saya belum mengerti, apa kriteria pengembang nakal itu? Ini horor sekali bagi pengembang, bisa merugikan ekosistem pengembang. Kita ini kan mitra pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Junaidi di sela-sela ajang BTN Awards 2025 di Jakarta akhir pekan lalu, seperti dikutip keterangan tertulis Vista Land Group.
Baca juga: BTN Nobatkan Vista Land Sebagai Pengembang Rumah Subsidi Terbaik
Junaidi berpendapat, kalau ada permasalahan terkait pengembang, harusnya Kementerian PKP mengajak pengembang berdialog dan melakukan tahapan-tahapan peringatan. Bukan langsung dipublikasikan seolah-olah prilaku pengembang sudah horor begitu.
Padahal pengembang sudah banyak menyumbang penyediaan rumah subsidi bagi MBR. Junaidi mengingatkan Kementerian PKP, masih banyak pengembang rumah subsidi yang berdedikasi dan berprestasi yang harus diapresiasi agar tidak terdampak rilis kementerian tersebut.
”Banyak anggota kita yang prestasinya bagus. Salah satunya Vista Land Group yang berturut-turut mendapatkan penghargaan dari BTN dan asosiasi (Apersi). Pengembang itu perlu situasi yang kondusif (dalam mengembangkan proyeknya) agar investasi bisa berkembang di negeri ini,” jelas Junaidi.
Ia mengungkapkan, realisasi KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Vista Land Group selalu tertinggi secara nasional.
Tahun 2022-2024 realisasi akad kreditnya rata-rata atas 4.000 unit rumah (subsidi dan non subsidi) per tahun. Karena itu Kementerian PKP sebaiknya mendukung dan mendorong lebih kuat agar pengembang rumah subsidi memperbaiki kinerjanya.