LPEM FEB UI Ragukan Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Ini Alasannya
Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), menemukan kontradiksi data pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, mereka meragukan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2026 yang disebut BPS mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy) itu, tertinggi sejak 2012.
Analisis soal perhitungan data pertumbuhan ekonomi triwulwn I 2026 yang bertolak belakang itu, dimuat dalam laporan LPEM FEB UI bertajuk Indonesia GDP Growth — First Quarter 2026: Behind the 5.61% Headline (Pertumbuhan PDB Indonesia – Kuartal Pertama 2026: Di Balik Angka 5,61% yang Jadi Headline), yang dirilis pada 11 Mei 2026.
Dalam laporan yang ditulis Mohamad Ikhsan dan Teuku Riefky itu, LPEM UI menemukan adanya ketidaksesuaian perhitungan berdasarkan data internal BPS sendiri.
BPS menyebut ekonomi triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen, tapi angka ini patut dipertanyakan karena data resminya tidak konsisten mendukung, sehingga narasi pertumbuhan ekonomi itu melebihi fakta.
Selain konsumsi rumah tangga, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), dan ekspor, pemerintah juga mengklaim belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan melalui 3 program utama: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Danantara.
Namun, tulis laporan LPEM UI itu, setelah angka-angka yang dipublikasikan BPS diuji satu per satu, muncul sejumlah ketidaksesuaian yang sulit dijelaskan.
Kontribusi Riil 3 Program Pemerintah
| Komponen
|
Kontribusi (Poin Perentase) |
Sifat |
Catatan |
|
Konsumsi rumah tangga
|
+-2,94 |
Permanen+cyclical |
Kuat: Sekitar 0,5 poin persentase merupakan efek sementara Idulfitri |
|
PMTB/Investasi
|
+-1,79 |
Permanen |
Bergantung pada impor. Dampak Danantara belum terlihat
|
|
Konsumsii pemerintah
|
+-1,26 |
Sementara |
THR Rp50 triliun dan MBG sekitar Rp50 triliun, menjadi sumber utama kenaikan belanja pemerintah
|
|
Ekspor neto
|
-1,15 |
Lemah secara struktural |
Ekspor hanya tumbuh 0,9%, impor naik 7,2% |
|
Lainnya (persediaan etc)
|
-/+0,77 |
Residual SLUT |
Lonjakan lebih dari Rp100 triliun dipertanyakan
|
|
Total
|
5,61 persen |
Angka agregat patut dicermati komposisinya, perlu evaluasi lebih lanjut |
Catatan:
-Danantara: belum memberikan kontribusi terukur. Secara historis, dana investasi negara butuh 6-18 bulan sejak dibentuk agar berdampak pada ekonomi riil
-KMP: Program fisik hingga akhir triwulan I 2026 baru 7 persen. Kontribusinya hanya sekitar 0,04 poin persentase karena pembangunan masif baru dimulai April-Mei 2026
-MBG: ini program yang paling signifikan secara ekonomi. Anggaran 2026 Rp260 triliun (sekitar 1,14 persen PDB), anggaran 2025 Rp71 triliun. Realisasi triwulan I 2026 sekitar Rp50 triliun. Jika berjalan penuh, realisasi anggaran sekitar Rp65 triliun per triwulan
Estimasi Dampak MBG Terhadap PDB
|
Tahap analisis
|
Asumsi |
Dampak PDB secara kuartalan (qtq) |
Dampak PDB secara tahunan (yoy)
|
|
Dampak kotor (sebelum penyesuaian)
|
Pengganda 1.2: kebocoran impor 20%
|
-+0,99 poin |
-+1,99 poin |
|
Setelah erhitungan efek substitusi
|
Sekitar 35% belanja MBG menggantikan pengeluaran makanan oleh rumah tangga yang sudah berjalan sebelum ada MBG
|
-+0,64 poin |
-+0,71 poin |
|
Estimasi akhir (versi LPEM)
|
Estimasi utama setelah penyesuaian |
-+0,64 poin |
-+0,71 poin |
Menurut dua peneliti LPEM FEB Ui tersebut, efek substitusi adalah faktor penting yang sering diabaikan. Belanja MBG tidak sepenuhnya menciptakan permintaan baru, karena penerima program sudah membeli makanan sebelum program MBG berjalan. Artinya, sebagian belanja MBG hanya menggantikan pengeluaran rumah tangga yang sebelumnya sudah ada.
Selain itu penyedia layanan MBG juga dapat menggeser pedagang kantin sekolah dan penjual makanan lokal. Karena itu, secara total kontribusi bersih MBG, KPM dan Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) diperkirakan hanya sekitar 0,67 poin persentase.
Angka ini lebih kecil dibanding sumbangan faktor-faktor sementara seperti idulfitri, THR, efek basis statistik, dan residual persediaan perusahaan dalam supply and use table (SUT), yang secara keseluruhan diperkirakan menyumbang 1,5-2,0 poin persentase.
Tidak konsisten
Laporan LPEM UI juga mencatat, rilis resmi BPS pada sisi produksi PDB juga menunjukkan kejanggalan logika. Pada triwulan I 2026 BPS melaporkan, sektor listrik, gas dan air terkontraksi (minus) 0,99 persen, tapi industri pengolahan tumbuh 5,04 persen. Penyedoiaan akomodasi dan makan minum juga disebut tumbuh 13,14 persen, serta informasi dan komunikasi tumbuh 7,14 persen.
“Semua sektor itu membutuhkan konsumsi listrik yang bexsar. Jika pasokan listrik terkontraksi, bagaimana sektor-sektor itu bisa tumbuh begitu kuat?” tanya kedua peneliti melalui laporan tersebut.
LPEM menilai ketidakkonsistenan data itu fatal. Alasannya, industri pengolahan atau manufaktur, adalah pengguna listrik terbesar di Indonesia. Sektor ini menyerap 40-42 persen total konsumsi listrik nasional. Mulai dari mesin produksi, tungku peleburan, lini perakitan, hingga sistem pendingin, semuanya butuh listrik.
Kalau nilai tambah sektor listrik, gas dan air minum terkontraksi 0,99 persen, berarti produksi listrik secara agregat juga menurun. Namun, kenyataannya, pada periode yang sama BPS melaporkan industri pengolahan tumbuh 5,04 persen.
“Secara logika kombinasi (data yang saling bertolak belakang) ini sulit dijelaskan,” tulis laporan LPEM UI sembari menyebutkan, kontradiksi itu mengindikasikan data pertumbuhan industri pengolahan kemungkinan terlalu tinggi.
Dampaknya, karena manufaktur adalah salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi (PDB), kelebihan estimasi oleh BPS itu mengangkat angka pertumbuhan ekonomi menjadi 5,61 persen, di atas kondisi yang sebenarnya.
Data residual SUT
Data residual SUT makin memperkuat keraguan LPEM UI terhadap data pertumbuhan ekonomi 5,61 persen tersebut. Dalam perhitungan PDB, BPS menggunakan SUT atau gambaran penyediaan barang dan jasa serta penggunaannya dalam perekonomian, untuk memastikan seluruh angka saling cocok. Jika ada angka yang belum sepenuhnya cocok, selisihnya masuk ke komponen perubahan inventori (change in inventory).
Pada triwulan I 2026, nilai perubahan inventori itu melonjak menjadi Rp104 triliun, dari Rp4,2 triliun pada triwulan IV 2025. Artinya melesat 25 kali lipat dalam satu kuartal. Lonjakan sebesar itu sulit dijelaskan sebagai penambahan stok atau inventori yang normal.
Karena itu angka tersebut kemungkinan merupakan penyesuaian statistik, bukan aktivitas penambahan inventori perusahaan yang sesungguhnya.
Komponen ini diperkirakan LPEM UI menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,44 poin persentase. Jika kontribusi ini dikeluarkan (karena keraguan terhadap datanya), pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 turun dari 5,61 persen menjadi 5,17 persen.
Peneliti LPEM UI pun mengutip studi terbaru National Bureau of Economic Research (Bloom, Groshen, Hobbs, dan Strain, 2026) yang memperingatkan, turunnya kepercayaan terhadap data resmi, bahkan tanpa bukti manipulasi, dapat meningkatkan ketidakpastian kebijakan ekonomi.
Dampak ekonominya bisa sangat besar, setara dengan kerugian sekitar USD26 untuk setiap USD1 anggaran lembaga statistik. Karena itu penjelasan BPS ditunggu.
“Untuk menjelaskan secara terbuka atau merevisi angka jika diperlukan, bukan hanya persoalan teknis, tapi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan terhadap data resmi yang menjadi dasar pengambilan keputudsan ekonomi,” tulis laporan LPEM FEB UI melalui akun instagram resmi @lpemfebui dikutip Selasa (12/5/2026).
LPEM UI sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 hanya 4,89 persen. Sedangkan sepanjang tahun ini diproyeksikan hanya 4,8–5,0 persen dengan estimasi tengah 4,67 persen. Sementara bila dihitung dengan skenario perang di Timur Tengah dan potensi El Nino, prediksi pertumbuhannya lebih rendah lagi, hanya 4,2–4,5 persen.