Dorong Penyaluran KPR Bagi Pekerja Informal, SiapKPR-Bank BSN Lansir Pilot Project Skim Rent to Own
Di Indonesia, pekerja informasl mencakup sekitar 60 persen dari populasi yang bekerja. Per Februari 2026 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja berpenghasilan tidak tetap (non fixed income) itu mencapai 87,74 juta jiwa. Sementara jumlah pekerja formal (fixed income) sebesar 59,93 juta jiwa.
Kendati jumlah pekerja informal jauh lebih besar, akses mereka terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) sangat terbatas dibanding pekerja sektor formal. Padahal, banyak dari pekerja informal punya penghasilan memadai untuk membeli rumah dengan KPR.
Pemerintah cq Kementerian Perumahan, sebenarnya sudah sejak dua dekade terakhir membahas soal akses pembiayaan pemilikan rumah bagi pekerja informal tersebut.
Tapi, pembahasan tinggal pembahasan, belum berlanjut ke tindakan nyata yang cukup masif untuk mengatasi kendala pekerja informal mengakses KPR.
Baru-baru ini muncul gagasan penerapan konsep rent to own (RTO) untuk membantu keterbatasan pekerja informal mendapatkan rumah melalui KPR.
RTO adalah skema kepemilikan dengan menyewa properti seperti rumah dalam jangka waktu tertentu, dengan opsi membelinya di akhir masa sewa.
Biaya sewa bulanannya sedikit lebih tinggi dari harga sewa pasaran. Kelebihan biaya sewa ini diakumulasikan sebagai tabungan uang muka dan biaya pemrosesan KPR.
Skema RTO memungkinkan bank memiliki data untuk menganalisis kemampuan konsumen menyediakan uang muka rumah dan mencicil KPR-nya.
Sejauh ini hampir belum ada bank yang melansir KPR RTO, kecuali Bank Tabungan Negara (BTN), bekerja sama dengan perusahaan agregator TapHomes dan CicilSewa.
Agregator KPR adalah platform digital yang bertindak sebagai perantara untuk menghimpun, menyaring, dan memperbandingkan berbagai produk KPR dari berbagai bank, untuk kepentingan seseorang atau sekelompok calon debitur.
Tidak terang apakah KPR RTO BTN itu masih berjalan sampai sekarang atau tidak, karena mengutip keterangan resmi di BaleProperti by BTN, penawaran KPR RTO BTN itu berlaku sampai 31 Desember 2023. Tidak secara tegas juga disebutkan, produk KPR itu ditujukan bagi pekerja informal.
Baca juga: Kemenpupera Susun Skema Sewa-Beli Rusun Untuk MBR
Namun, tahun ini agregator SiapKPR berkolaborasi dengan Bank Syariah Nasional (BSN), anak perusahaa BTN, melansir pilot project KPR RTO untuk 25 unit rumah yang dikembangkan Delta Group.
Hal itu terungkap dalam diskusi “Inovasi Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal” yang diadakan IndonesiaHousing dan Real Estate Editor Community (REEC) di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Berbicara dalam diskusi itu Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja, Direktur Kerjasama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera Alfian Arif, Mortgage Financing Division Head BSN Putri Alfarista Lutfianingrum, Wakil Ketua Umum REI bidang Rumah Sederhana Tapak Maria Nelly Suryani, dan CEO SiapKPR Marine Novita.
Semua pembicara sepakat, pekerja informal perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam penyaluran KPR, karena populasinya yang begitu besar. “Potensi pasar pekerja informal memang besar, dan selama ini belum digarap serius,” kata Endang.
Untuk menggarap potensi pasar yang besar itu lebih serius, berbagai pendekatan dan skema pembiayaan perlu dicari guna membantu mereka mendapatkan KPR, tanpa menafikan keamanan penyaluran kredit itu oleh perbankan. Salah satunya skema RTO.
“RTO membangun repayment behavior (perilaku disiplin dalam mencicil) sekaligus credit profile calon debitur, sehingga layak di mata bank untuk mendapatkan KPR,” kata Marine.
Putri menyebutkan, pekerja informal selama ini sulit mendapatkan KPR, karena penghasilannya tidak tercatat yang menyulitkan bank menganalisis kemampuan mengangsurnya. “Dengan RTO, bank jadi tahu repayment capacity calon debitur,” ujarnya.
Baca juga: Ini Cara Supaya Pekerja Informal Bisa Beli Rumah
BSN sendiri menawarkan KPR dengan akad musyarakah mutanaqisah/MMQ (kerjasama pemilikan aset antara bank dan debitur) untuk pekerja informal yang penghasilannnya fluktuatif itu, karena akad tersebut memungkinkan evaluasi angsuran secara berkala (step up installment).
Selain itu untuk makin mengamankan pembiayaan, penyaluran KPR bagi pekerja informal dilakukan berbasis komunitas. Misalnya, bekerja sama dengan MUI untuk penyaluran KPR bagi para guru ngaji, marbot, dan lain-lain.
Saat ini BSN dan SiapKPR berkolaborasi melansir pilot project KPR RTO untuk 25 rumah yang dikembangkan Delta Group. Lokasinya tidak secara spesifik disebutkan. Yang jelas masa sewanya selama 6 bulan.
“Untuk saat ini targetnya masih pekerja fixed income. Nanti kalau pilot project KPR RTO itu dianggap berhasil, baru kita perluas ke pekerja non fixed income,” jelas Putri.
Marine menambahkan, skema RTO memang tidak serta merta memudahkan pekerja informal mendapatkan KPR, tergantung karakter masing-masing juga. “Tetap ada seleksi ketat (pekerja informal yang bisa mengambil KPR RTO), serta pembinaan dan kontrol yang kuat menyangkut disiplin mencicil calon debitur,” ujarnya.
Baca juga: Backlog Tinggi, Tapi Rumah Subsidi Tidak Laku. Ini Penyebabnya Kata Hud Institute
Sementara itu Alfian mengungkapkan, pemerintah serius memperluas layanan KPR subsidi FLPP bagi pekerja informal. Buktinya, BP Tapera menaikkan target penyalurannya tahun ini menjadi 15 persen.
“Untuk itu penyalurannya kita wajibkan bagi semua bank yang meneken kerja sama (PKS) dengan Tapera dalam penyaluran KPR FLPP. Kalau tidak dijalankan, banknya tida akan dapat tambahan kuota KPR FLPP,” katanya.
Hasilnya, sekitar 92 persen dari 43 bank yang meneken PKS dengan BP Tapera, sudah menyalurkan KPR FLPP bagi pekerja informal. “Sampai minggu ketiga Mei 2026, dari sekitar 61.000 realisasi KPR FLPP, sebanyak 18,72 persen disalurkan ke pekerja informal,” ungkap Alfian.