Pemprov DKI Larang Penjualan Rumah Deret
Di masa awal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi, saat ini presiden), salah satu program kerjanya untuk mengatasi kawasan kumuh di Jakarta adalah membuat kampung deret. Program ini diterapkan di beberapa kawasan kumuh dengan dibangun rumah dua lantai gratis untuk para warga di kawasan yang kumuh tersebut.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mencegah rumah di kampung deret dijual maupun dikontrakan oleh pemiliknya. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Yonathan Pasodung, salah satu poin penting yang akan termuat di Perpu adalah larangan tidak boleh memindahtangankan rumah deret.
“Akan kita tetapkan aturan selama 10 tahun rumah tidak boleh dijual atau dikontrakan. Warga yang sudah dibantu juga mestinya paham, begitu rumah dibagusin jadi mahal masa dijual, jadi ini yang kita atur,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/11).
Aturan ini diterapkan karena sebelumnya ada rumah kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, dijual oleh pemiliknya karena harganya sudah mahal. 10 tahun dianggap rentang waktu yang cukup. “Ini kan sifatnya bantuan, makanya kita atur, selain itu akan ditegaskan pula mengenai by name dan by address, jadi harus sesuai. Kalau sudah 10 tahun, ekonominya sudah membaik, bolehlah rumahnya dijual,” tandasnya.