Hingga April Bank Syariah Nasional Sudah Salurkan KPR FLPP untuk 16.523 Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) terus berkeliling ke berbagai pemangku kepentingan sektor perumahan, guna menggenjot realisasi pembangunan rumah subsidi yang tahun ini ditargetkan hingga 350 ribu unit.
Rabu lalu (13/5/2026), Ara melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor. Membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan subsidi, pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, hingga percepatan penyaluran subsidi KPR dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta, guna mempercepat realisasi pembangunan rumah rakyat nasional yang menjadi salah satu visi utama Presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri PKP melalui keterangan dikutip Kamis (14/5/2026).
Ara menilai, BSN memiliki potensi besar menjadi salah satu motor penggerak pembiayaan perumahan nasional, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun. Ditopang posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua fokus pada pembiayaan perumahan.
BSN adalah unit usaha syariah Bank BTN yang tahun lalu disapih menjadi bank tersendiri. Saat masih menjadi unit usaha syraiah BTN, realisasi penyaluran KPR subsidi BSN tercatat nomor dua terbesar setelah induknya.
Tahun ini BSN mendapat kuota penyaluran KPR subsidi FLPP sebanyak 73.300 unit, kedua terbesar setelah BTN. Hingga April 2026, realisasi penyalurannya sudah mencapai 16.523 unit atau 22,5 persen dari target. Sampai 4 Mei, total realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP menurut BP Tapera baru mencapai 54.961 unit.
Baca juga: Posisikan Sebagai Mitra Developer, BSN Gerak Cepat Bangun Ekosistem Bisnis
Dalam pertemuan, Menteri PKP mendorong BSN juga memperkuat dukungan pembiayaan terhadap pemilikan rumah susun subsidi yang tahun ini digalakkan Kementerian PKP pengembangannya.
Juga terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) untuk perorangan, developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, terkait pemilikan dan pengembangan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk KPP, tahun ini BSN mengajukan permintaan penyaluran sebesar Rp500 miliar ke Kemenko Perekonomian. Proses administrasinya ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.
“Untuk pembiayaan rumah subsidi tapak, BSN saya beri nilai 9. Untuk rumah susun kalau bisa saya beri nilai 9 juga tahun ini. (Supaya mampu menyalurkan pembiayaannya), BSN dapat merekrut orang-orang yang berkompeten, cepat, loyal dan efektif terhadap program rumah susun,” ujar Menteri PKP.
Ara menambahkan, percepatan realisasi program perumahan membutuhkan pola kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, agar target pembangunannya dapat tercapai tepat sasaran.
Baca juga: BSN Lansir KPR Ikhtiar Haji dan KPR Bundling Emas
Alex menyampaikan dukungan penuh terhadap program perumahan pemerintah, dan berkomitmen memperluas pembiayaan rumah MBR termasuk rumah susun.
Pertemuan dihadiri Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Staf Ahli Menteri PKP Budi Permana, Staf Khusus Novelin Silalahi dan Dwidadi, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, Deputi Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang, serta perwakilan dari BUMN PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) danPermodalan Nasional Madani (PNM).