Ekspansi Belanja Pemerintah Mengendur, Juli Uang Beredar Kian Menurun
Jumlah uang beredar adalah salah satu indikator likuidits perekonomian. Makin besar jumlahnya, lazimnya kian bergairah perekonomian karena tersedia lebih banyak uang untuk bertransaksi.
Pada Juli 2026 Bank Indonesia melaporkan akhir pekan ini, jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.371 ,1 triliun atau tumbuh 8,3 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan Juni 2026 sebesar 8,7 persen (yoy) dan Mei sebesar 10,8 persen.
Berdasarkan komponennya, perkembangan M2 didukung oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi.
M1 terdiri dari uang kartal (uang kertas dan logam di tangan masyarakat di luar bank umum dan BPR, giro rupiah di bank (uang giral), dan tabungan yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Sedangkan uang kuasi adalah uang yang tidak bisa langsung digunakan sepertu deposito dan tabunga valas.
M1 dengan pangsa 57,0 persen dari M2, pada Juli 2026 tercatat Rp5.908,7 triliun, atau tumbuh 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang tumbuh 9,8 persen (yoy).
Perkembangan M1 dipengaruhi oleh pertumbuhan giro rupiah sebesar 10,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan Juni 2026 sebesar 10,4 persen (yoy).
Uang kartal di luar bank umum dan BPR, tumbuh melambat dari 15,9 persen (yoy) menjadi 15,7 persen (yoy) pada Juli 2026. Sedangkan tabungan rupiah yang bisa ditarik sewaktu-waktu tumbuh stabil sebesar 6,8 persen (yoy).
baca juga: Ekspansi Belanja Pemerintah Mereda, Uang Beredar Juni Menurun, Penyaluran Kredit Meningkat
Sementara uang kuasi dengan pangsa 42,2 persen dari M2, pada Juli 2026 tumbuh 5,6 persen (yoy) menjadi Rp4.375 ,9 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Juni sebesar 6,9 persen (yoy).
Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh seluruh komponennya, terutama simpanan berjangka yang tumbuh 4,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Juni 2026 sebesar 6,0 persen (yoy).
Menurut BI, perkembangan M2 pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.
Penyaluran kredit pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp8.970,2 triliun atau tumbuh 13,0 persen (yoy), meningkat dibandingkan Juni sebesar 12,1 persen (yoy).
Namun, tagihan bersih BI kepada pemerintah pusat hanya tumbuh 4,6 persen (yoy), jauh menurun dibanding pertumbuhan Juni sebesar 10,1 persen (yoy), dan Mei sebesar 37,4 persen.
Pada Juni 2026 ekspansi belanja pemerintah sudah mengendur, hanya tumbuh 17,8 persen (yoy), dibanding bulan-bulan sebelumnya yang tumbuh di atas 30 persen (yoy).
Baca juga: Belanja Pemerintah Ngegas, Maret Uang Beredar Kembali Meningkat
Pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang merosot, berarti laju peningkatan tagihan sistem moneter (seperti Bank Indonesia) kepada pemerintah pusat melambat.
Kondisi ini mencerminkan berkurangnya ekspansi belanja pemerintah atau penarikan pembiayaan fiskal oleh pemerintah dari bank sentral, yang menandakan normalisasi anggaran setelah periode pengeluaran besar.
Selain itu, kondisi tersebut juga bisa terjadi karena naiknya penerimaan negara (seperti pajak), atau berkurangnya kebutuhan penarikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di bank sentral.
Uang primer
Sementara uang primer (M0/uang kartal dan goral) adjusted, pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp2.254 ,5 triliun, atau tumbuh 17,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 13,8 persen (yoy).
Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 17,1 persen (yoy), uang kartal yang diedarkan sebesar 15,1 persen (yoy), surat berharga yang diterbitkan BI yang dimiliki sektor swasta sebesar 78,6 persen (yoy), dan giro sektor swasta di BI sebesar 73,9 persen (yoy).
Uang primer adjusted adalah base money yang telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas oleh BI kepada perbankan untuk membiayai sektor riil (pengendalian moneter adjusted).