Wamenkeu: Defisit Fiskal Tahun Ini Maksimal 2,9 Persen
Defisit fiskal atau kekurangan anggaran RI terancam melebar tahun ini. Terutama karena faktor geopolitik yang melambungkan harga minyak dunia, membuat nilai tukar rupiah kian lunglai, serta meningkatkan beban subsidi BBM dan imbal hasil surat utang pemerintah di satu sisi, di sisi lain pemerintahan Prabowo keukeuh tetap menjalankan program populis yang memakan anggaran superbesar seperti MBG.
Kendati kekeh dengan aneka program populisnya termasuk Kopdes Merah Putih dan program 3 juta rumah, pemerintahan Prabowo sendiri bertekad menjaga defisit anggaran negara tidak melampaui 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini, sesuai dengan amanat undang-undang. Berapa persisnya maksimal defisit fiskal 2026 akan ditolerir, belum disebutkan.
Tapi, dalam Rakorbangpus Kemenkeu 2026 dalam rangka penyusunan RKP 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan, defisit fiskal akan dijaga di level 2,9 persen, yang artinya sama dengan tahun lalu di level 2,92 persen PDB.
Dalam sambutan pada acara itu, Juda menegaskan, ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi. Pada triwulan satu bisa tumbuh lebih tinggi sebesar 5,61 persen.
Ia pun menyebut peran pemerintah yang terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan fiskal yang aktif sejak awal tahun. Salah satu langkahnya, mempercepat belanja negara agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha lebih merata sepanjang tahun.
“Tentu, ini bukan autopilot. Kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya baik dari sisi demand maupun supply, (pertumbuhan ekonomi triwulan satu itu) ada dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah,” kata mantan deputi gubernur Bnak Indonesia itu dikutip dari keterangan tertulis Kemenkeu, Kamis (7/5/2026).
Baca juga: Penerimaan Pajak Melonjak, Tapi Pemerintah Tetap Gali Lubang Tutup Lubang Bayar Bunga Utang
Selain menjaga pertumbuhan, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara, inflasi terkendali, kondisi fiskal dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat, serta stabilitas harga BBM bersubsidi tetap terjaga untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuat konsumsi rumah tangga tetap kuat.
“Kita perlu melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain, dan itu sudah kita lakukan. Dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen tahun ini. Mmudah-mudahan ini basis yang kuat bagi perencanaan kita tahun depan,” jelas Juda. Angka defisit yang disebut Juda jauh lebih tinggi daripada targer defisit di APBN 2026 sebesar 2,68 persen.
Tahun 2027 pemerintah mengusung strategi pembangunan ekonomi “pro-growth dan pro-welfare”, melalui berbagai program prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, dan pemerataan ekonomi.
Baca juga: Setiap Kenaikan USD1 pada Harga Minyak, Akan Menambah Defisit APBN Rp6,8 Triliun
Karena itu, Wamenkeu mengajak seluruh pihak tetap optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi tantangan global, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Saatnya kita untuk tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Kalau kita tidak tumbuh tinggi di tahun-tahun ke depan, kita benar-benar akan masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Beyond dari 2000, katakanlah 2035, populasi kita mulai aging (menua). Jangan sampai kita terjebak pada middle income trap yang menyebabkan kita tua sebelum kaya,” Wamenkeu Juda.