Rabu, Juli 1, 2026
HomeBerita PropertiBP Tapera Minta Kepala Daerah Dorong BPD Salurkan KPR FLPP, Per 30...

BP Tapera Minta Kepala Daerah Dorong BPD Salurkan KPR FLPP, Per 30 Juni Realisasi 91.531 Unit

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma, menghadiri rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kepala daerah yang hadir antara lain Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Plt Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto; Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa.

Rapat mendiskusikan aneka program perumahan yang diharapkan mendapat dukungan penuh para kepala daerah. Yaitu, program pemilikan rumah subsidi (KPR) dengan skim FLPP, KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP), dan program bedah rumah atau Bnatuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam rapat, Komisioner Heru menitipkan pesan kepada para kepala daerah yang hadir, untuk dapat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing lebih diberdayakan dalam menyalurkan KPR FLPP yang tahun ini ditargetkan mencapai 350.000 unit.

“Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank-bank nasional, kami siap support untuk sosialisasikan program ini ke daerah-daerah,” kata Heru dikutip dari keterangan BP Tapera, Rabu (1/7/2026).

Sementara Menteri PKP menyampaikan berbagai program perumahan seperti KUR Perumahan dan BSPS. “Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” ujar Maruarar.

Tahun ini sampai 30 Juni, BP Tapera baru merealisasikan penyaluran FLPP untuk 91.531 unit rumah senilai Rp11,4 Triliun.

Capaian tersebut sudah termasuk capaian di Provinsi Riau sebanyak 2.608 unit, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.233 unit, Provinsi Bengkulu sebanyak 757 unit, Provinsi Gorontalo sebanyak 610 unit, Sulawesi Barat sebanyak 574 unit; dan Papua Selatan sebanyak 4 unit.

Berita Terkait

Ekonomi

Berita Terkini