HousingEstate, Jakarta - Orang asing boleh beli apartemen (rumah susun) di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) selain Hak Pakai. Yang penting apartemennya dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya. Sedangkan untuk rumah tapak, orang asing hanya bisa membelinya di atas tanah dengan status Hak Pakai.

Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang diundangkan 2 Februari 2021. PP terbaru ini merupakan salah satu turunan dari UU Cipta Kerja yang diundangkan akhir 2020 lalu yang dimaksudkan untuk menderegulasi aneka aturan yang menghambat investasi.

Dalam Bab V PP 18 itu mengenai Satuan Rumah Susun, Bagian Kesatu Subjek Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Pasal 67 (1) disebutkan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun diberikan kepada: a. Warga negara Indonesta; b. Badan hukum Indonesia; c. Orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; atau e. Perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Dalam PP yang sama pada Bagian Ketiga mengenai Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing dikatakan, orang asing juga bisa memiliki hunian berupa rumah tapak di Indonesia. Tapi, hal itu dibatasi hanya pada rumah tapak yang dibangun di atas tanah berstatus Hak Pakai. Jangka waktu Hak Pakai sama dengan HGB, hingga 80 tahun.

Pasal 69 (1) menjelaskan, Orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian itu merupakan orang asing yang mernpunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal orang asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan kepada ahli waris. (3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang asing (juga), ahli waris harus mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 (1) menambahkan, warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.

Selanjutnya Pasal 71 (1) merinci, rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing itu pertama, merupakan rumah tapak di atas tanah (berstatus): 1. Hak Pakai; atau 2. Hak Pakai di atas tanah: a) Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau b) Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan.

Kedua, rumah susun/apartemen yang dibangun di atas bidang tanah: 1. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara; 2. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan; atau 3. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik.

(2) Rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan satuan rumah susun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.

Pasal 72 menambahkan, kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan dengan batasan: a. Minimal harga; b. Luas bidang tanah; c. Jumlah bidang tanah atau unit satuan rumah susun; dan d. Peruntukan (memang) untuk rumah tinggal atau hunian.

Berkaitan dengan pembatasan itu, Pasal 73 menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan batasan atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 itu akan diatur dalam Peraturan Menteri.