Hingga Mei BRI Baru Realisasikan KPR FLPP 12.500 Unit dari Kuota 60.000 Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Majalengka Eman Suherman, melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Membahas penguatan program pembiayaan perumahan, mulai dari Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan, skim subsidi pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga program gentengisasi di Jawa Barat.
Menyangkut KPP, Menteri PKP menyatakan BRI mendapat plafon Rp12 triliun tahun ini dari semula Rp8 triliun. Hingga Mei realisasi KPP BRI telah mencapai sekitar 76 persen senilai Rp9,2 triliun untuk 66.328 debitur.
Sebanyak 752 debitur berasal dari sisi supply (developer, kontraktir perumahan), dan 65.576 debitur dari sisi demand (MBR yang membangun/merenovasi rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha), menjadikan BRI sebagai bank dengan realisasi KPP tertinggi secara nasional.
“BRI sangat aktif melakukan sosialisasi KPP. Sampai saat ini sudah empat kali dari total rencana sosialisasi 10 kali tahun ini, yang menunjukkan komitmen kuat BRI mendukung program perumahan dan pengembangan UMKM melalui KPP,” kata Ara dikutip dari keterangan Kementerian PKP.
Baca juga: Hingga Mei Realisasi Penyaluran KUR Perumahan Baru Rp16,8 Triliun, Rp9,2 Triliun Disumbang BRI
Sementara untuk penyaluran KPR subsidi FLPP, hingga Mei Bank BRI telah merealisasikan 12.500 unit dari kuota yang diberikan Kementerian PKP sebanyak 60.000 unit tahun ini, atau baru seitar 20 persen. Tahun lalu dari kuota KPR FLPP 33.000 unit, BRI mampu merealisasikan 32.206 unit.
Untuk meningkatkan realisasi KPR FLPP, Menteri PKP mendorong BRI juga membiayai kredit pemilikan rumah susun (rusun) subsidi.
“Untuk memenuhi target 60 ribu unit FLPP, salah satu opsinya bisa melalui pembiayaan pemilikan rusun subsidi. Untuk itu kami mendorong BRI melakukan kajian pasar terlebih dulu, agar rusun subsidi yang dibiayai benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema dalam pembangunan rusun subsidi. Antara lain, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Sewa Penyediaan Infrastruktur, dan Bangun Serah Guna.
Tentang program gentengisasi, di Jawa Barat menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus pemberdayaan UMKM lokal pengrajin genteng.
Baca juga: Sampai 4 Mei Realisasi KPR Subsidi FLPP Baru 54.961 Unit
Tahun ini Jawa Barat mendapat kuota BSPS 40.000 unit rumah dengan kebutuhan genteng diperkirakan mencapai sekitar 12 juta unit.
“Kita niat membantu UMKM genteng, tapi jangan sampai juga merugikan konsumen dengan kualitas yang tidak baik. Saya mau UMKM mendapat kesempatan, tapi rakyat sebagai konsumen juga harus mendapatkan kualitas yang baik. Karena itu kami mendorong para pengrajin genteng memiliki sertifikasi SNI,” terang Ara.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, BRI mendukung penuh berbagai program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik, termasuk di sektor perumahan rakyat.
Terkait hal itu, aspek kualitas menjadi faktor penting dalam mendukung pemasaran produk genteng dan bisa mendapat akses pembiayaan perbankan.
“Kalau ingin mengakses pembiayaan perbankan, kualitas jelas menjadi perhatian. Kalau sudah memiliki sertifikasi SNI, tentu produknya akan lebih mudah dipasarkan,” kata Hery.