Menkeu Purbaya: Pancasila Adalah Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.
Ajakan tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam amanatnya, Menkeu menegaskan, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman bagi setiap aparatur negara dalam bekerja dan melayani masyarakat.
“Karena itu, peringatan hari ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” kata Purbaya sebagaimana dikutip keterangan Kementerian Keuangan.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini mengingatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman, tapi juga menawarkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian yang relevan bagi dunia.
Baca juga: Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga, Purbaya Tunjukkan Datanya
Menurut Menkeu, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi.
Dalam situasi tersebut, Pancasila menjadi jangkar moral agar pembangunan dan kemajuan bangsa tetap berpijak pada kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat. “Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegas Menkeu.
Bagi Kementerian Keuangan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara.
Menkeu menyatakan, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, kredibilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.
“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” ujar Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kembali pada Ekonomi Pancasila sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran, dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil.
Selain itu, Menkeu juga menyebutkan arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi, memperbaiki tata kelola, menyederhanakan proses, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan negara benar-benar bekerja untuk rakyat.
Baca juga: Menkeu: Angka Defisit Fiskal adalah Sinyal Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
Menkeu juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurut dia, kepercayaan publik merupakan kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan.
“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” terang Purbaya.
Menutup amanatnya, Menkeu mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan.
Ia menyerukan tiga komitmen utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai. Yakni, menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan.
“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” tutup Menkeu.