Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Aneka Stimulus Ini pada Semester II
Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), guna menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung efisiensi aktivitas ekonomi.
Dalam rapat koordinasi (rakor) membahas evaluasi paket kebijakan transformasi budaya kerja serta penyiapan paket stimulus triwulan II tahun 2026 di Jakarta, Selasa (26/5/2026), sejumlah langkah lanjutan disiapkan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal pada semester dua tahun ini.
“Kita evaluasi WFH, dalam dua bulan hasilnya cukup baik, dimana terjadi penurunan penggunaan Pertalite pada April hingga 9 persen. Karena itu kita putuskan WFH dilanjutkan dua bulan ke depan (Juni-Juli),” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rakor sebagaimana dikutip keterangan Kemenko Perekonomian.
Rakor yang dipimpin Menko Airlangga itu diikuti sejumlah menteri termasuk Menkeu, Mendagri, Menaker, dan Menteri Pariwisata.
Ia menambahkan, kebijakan lanjutan terkait WFH akan segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta. Selain evaluasi WFH, rapat koordinasi juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transformasi budaya kerja.
Dibahas pula sejumlah stimulus untuk triwulan II dan semester II 2026. Beberapa di antaranya insentif perpajakan bagi penulis berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalti sebesar 1,5 persen, diskon transportasi dan angkutan udara pada periode liburan sekolah dan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru), hingga program magang nasional dan program vokasi nasional.
“Terkait perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan memberikan insentif paja berupa PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen,” jelas Menko Airlangga.
Baca juga: Dorong Konsumsi Masyarakat, Pemerintah Gelar Lagi Program Belanja di Indonesia Aja (BINA)
Pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi periode liburan sekolah dengan total anggaran Rp190,5 miliar, dengan target penerima manfaat 3.074.899.
Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026, angkutan laut PT Pelni diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026, dan angkutan penyeberangan ASDP berupa pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni–5 Juli 2026.
Sementara pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), dialokasikan anggaran Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat 2.874.581 orang.
Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027, angkutan laut PT Pelni diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027, dan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Baca juga: Kebijakan WFH Sehari dalam Seminggu Berlanjut Juni-Juli
Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi udara, berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi.
Pada periode liburan sekolah (24 Juni-5 Juli 2026), anggaran yang diperkirakan sekitar Rp472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.
Selanjutnya, pada periode Nataru (22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027), anggaran PPN DTP yang disiapkan sekitar Rp722 miliar dengan target penerima manfaat 3,7 juta penumpang. Pada periode ini, Pemerintah juga memberikan tambahan komponen diskon, yaitu PJP2U (Airport Tax) diskon sebesar 50 persen dan PJP4U 50 persen.
Menko Airlangga juga menyampaikan, evaluasi Program Magang Nasional yang menunjukkan apresiasi dan persepsi positif dari peserta dan perusahaan, serta kontribusinya dalam membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match dunia pendidikan dengan dunia usaha.
Baca juga: Diklaim Sukses Tahun 2025, Paket Stimulus Ekonomi Dilanjutkan Tahun Ini
Pemerintah akan melanjutkan program yang akan dilaksanakan pada Juli 2026 dengan target peserta 150.000 orang, dengan dukungan anggaran sebesar Rp4,14 triliun.
Berdasarkan evaluasi program magang, selanjutnya program vokasi nasional juga disiapkan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK, dengan estimasi anggaran Rp2,12 triliun guna mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional.