Kota Baru Lahirkan Urban Paradox

Perkembangan perkotaan di Indonesia berjalan pesat tanpa dibarengi penataan bagus dan terkontrol. Perkembangannya didorong kalangan swasta tanpa dibekali panduan jelas mengenai tata ruang dari pemerintah. Contohnya Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), kawasan ini berkembang menjadi gigantik yang menimbulkan banyak problem perkotaan. Misalnya kemacetan, masalah infrastruktur dan transportasi publik, kawasan kumuh, banjir, terbatasnya ruang terbuka, dan lain-lain.

Menurut Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Budi Situmorang, Jabodetabek telah berkembang menjadi urban paradox yang sangat tidak terkelola. Dalam 30 tahun terakhir telah tumbuh 40 kota baru dan di Jabodetabek saja ada 25 kota baru. “Di Jabodetabek pengembang swasta mengembangkan 72 ribu hektar  dan ini alih fungsi semua. Makanya tidak heran kalau timbul banjir dan masalah macam-macam,” ujarnya pada diskusi pengembangan kota baru di Jakarta, akhir pekan lalu.

Budi menyebutkan hingga saat ini sudah terbentuk 93 kota otonom. Menurut parameter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap pertumbuhan populasi 1 persen akan mendongkrak perekonomian 7 persen. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia yang oleh Budi ditengerai karena adanya mismanajemen.

“Kalau mau mengembangkan kota baru harus benar-benar komprehensif. Pembangunan kota baru atau revitalisasi kota lama harus mempertimbangkan green development, manajemen, ekstensifikasi. Harus jelas kota baru seperti apa yang ingin dikembangkan sehingga tidak timbul urban paradox,” tandasnya.