Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

“Kita akan memperkuat sinergi dengan bank sentral supaya kebijakan kita makin sinkron dan berdampak lebih signifikan ke perekonomian, dan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), dikutip dari keterangan Kemenkeu.

Purbaya memberikan keterangan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, usai melakukan pertemuan di DPR membahas kondisi perekonomian nasional.

Menkeu menyatakan, stabilitas nilai tukar rupiah akan membantu menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

“Dengan kebijakan (fiskal dan moneter) yang bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga bisa merasakan harga yang lebih baik, tidak terbebani kenaikan biaya hidup yang signifikan,” jelasnya.

Sementara itu Gubernur Perry menyampaikan, BI dan pemerintah menyiapkan dua langkah utama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang masih terus tertekan oleh dolar AS.

Yaitu, menaikkan imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik seperti Surat Berharga Negara (SBN) agar modal asing kembali masuk, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Baca juga: Perkuat Rupiah, BI Naikkan BI Rate 50 bps Jadi 5,25 Persen

Gubernur BI menegaskan, koordinasi fiskal dan moneter selama ini sudah sangat keras untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, sinergi fiskal dan moneter akan difokuskan untuk memastikan kebijakan pemerintah dan BI berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing, dengan fokus utama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kenaikan yield instrumen keuangan seperti SBN dan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) misalnya, diharapkan mendorong aliran masuk modal asing lebih banyak, yang selanjutnya membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

Perry mengungkapkan, kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal asing dari pasar saham dan SBN Indonesia.

“Peningkatan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik (dengan menaikkan yiled-nya) diharapkan menarik kembali arus masuk modal asing lebih besar, yang akan membantu menjaga stabilitas rupiah,” terang Gubernur BI.

Sementara untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, pengelolaan kas pemerintah tetap ditempatkan di BI, dan BI akan meningkatkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan kepada pemerintah untuk penempatan dana tersebut.

Baca juga: Wamenkeu Suahasil: Kredibilitas dan Komunikasi Pemerintah, Kunci Menjaga Kepercayaan Pasar

Kebijakan ini diharapkan membuat operasi moneter tetap efektif untuk mendukung stabilitas rupiah, dan kebijakan fiskal tetap dapat berjalan untuk menopang perekonomian. Peningkatan renumerasi misalnya, akan mengurangi beban bunga yang harus dibayar pemerintah untuk SBN yang diterbitkannya.

“Dua langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara otoritas fiskal dan moneter. Koordinasi akan terus diperkuat agar respons kebijakan terhadap tekanan global dan domestik makin efektif,” tutup Gubernur BI.

Apa yang disampaikan Gubernur BI diamini Menkeu. “Kita akan meningkatkan koordinasi dengan bank sentral, supaya kebijakan makin sinkron, dan dampak kebijakan antara pemerintah dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” kata Menkeu.

Ia menambahkan, penguatan sinergi fiskal dan moneter pada akhirnya ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dunia usaha maupun rumah tangga berupa kepastian biaya produksi dan harga barang, yang selanjutnya mendukung aktivitas ekonomi yang lebih baik.